Berita

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty/Net

Politik

Bawaslu Kedepankan Mitigasi Pelanggaran untuk Wujudkan Pemilu Berintegritas

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 13:11 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Penanganan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 2024, tak bisa maksimal dilakukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), karena regulasi yang ada tidak memberikan ruang yang cukup luas. Tetapi, keterbatasan yang ada itu tak lantas menyurutkan kerja-kerja pengawasan.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan, sejumlah strategi mitigasi pelanggaran pemilu telah dilakukan. Salah satunya, adalah mengeluarkan puluhan ribu surat imbauan kepada peserta Pemilu 2024, penyelenggara pemilu, hingga mitra-mitra strategis Bawaslu seperti Polisi dan TNI.

Menurutnya, langkah mitigasi yang telah dijalankan dan akan terus dilakukan dalam program-program edukasi, dipastikan menjadi upaya mewujudkan Pemilu 2024 yang berintegritas meski ruang gerak terbatas pada UU 7/2017 tentang Pemilu.

"Ini harus dilakukan karena salah satu fungsi Bawaslu yakni pencegahan, supaya keterbatasan norma hukum tidak membuat kerja Bawaslu mandek," ujar Lolly dalam keterangan tertulis yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (26/9).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu memaparkan, contoh nyata keterbatasan regulasi yang dialami jajaran pengawasan adalah ketika muncul dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, yang juga marak terjadi belakangan ini.

Selain itu, Lolly juga menyebutkan dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi di luar jadwal kampanye, sehingga tidak bisa ditindak.

Karena menurut UU Pemilu, dipaparkan mantan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat itu, pelanggaran politik uang yang diatur dalam UU Pemilu hanya melingkupi saat kampanye, masa tenang, dan pemungutan suara.

"Lalu bagaimana dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum masa-masa di atas?" sambungnya menegaskan pentingnya pengaturan terkait masalah tersebut dalam UU Pemilu ke depan.

Maka dalam konteks ini, Lolly menegaskan kerangka kerja Bawaslu memiliki paradigma pencegahan, mengawasi, dan menindak. Namun dia menekankan, apabila ada yang tidak bisa ditindak karena keterbatasan norma hukum, tetap bisa dilakukan upaya pencegahan.

Karena itu, dia menuturkan kerangka pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah untuk memastikan edukasi kepada publik, kontestan, dan sesama penyelenggara pemilu.

"Jangan bilang keterbatasan hukum membuat publik tidak tercerahkan, jangan sampai keterbatasan hukum membuat kita tidak mengedukasi untuk para kontestan," demikian Lolly menambahkan.

Populer

Jaksa Agung Tidak Jujur, Jam Tangan Breitling Limited Edition Tidak Masuk LHKPN

Kamis, 21 November 2024 | 08:14

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

Legislator PKS Soroti Deindustrialisasi Jadi Mimpi Buruk Industri

Rabu, 20 November 2024 | 13:30

UPDATE

Jokowi Tak Serius Dukung RK-Suswono

Jumat, 29 November 2024 | 08:08

Ferdian Dwi Purwoko Tetap jadi Kesatria

Jumat, 29 November 2024 | 06:52

Pergantian Manajer Bikin Kantong Man United Terkuras Rp430 Miliar

Jumat, 29 November 2024 | 06:36

Perolehan Suara Tak Sesuai Harapan, Andika-Hendi: Kami Mohon Maaf

Jumat, 29 November 2024 | 06:18

Kita Bangsa Dermawan

Jumat, 29 November 2024 | 06:12

Pemerintah Beri Sinyal Lanjutkan Subsidi, Harga EV Diprediksi Tetap Kompetitif

Jumat, 29 November 2024 | 05:59

PDIP Akan Gugat Hasil Pilgub Banten, Tim Andra Soni: Enggak Masalah

Jumat, 29 November 2024 | 05:46

Sejumlah Petahana Tumbang di Pilkada Lampung, Pengamat: Masyarakat Ingin Perubahan

Jumat, 29 November 2024 | 05:31

Tim Hukum Mualem-Dek Fadh Tak Gentar dengan Gugatan Paslon 01

Jumat, 29 November 2024 | 05:15

Partisipasi Pemilih Hanya 55 Persen, KPU Kota Bekasi Dinilai Gagal

Jumat, 29 November 2024 | 04:56

Selengkapnya