Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Banyak Masalah dan Kebijakan yang Tumpang Tindih, Sawit Indonesia Butuh Pengawasan Segera

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 10:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Industri kelapa sawit di dalam negeri sedang dalam kondisi yang kurang bagus dan sangat membutuhkan pengawasan.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pernyataannya mengungkapkan, produksi minyak sawit dan kinerja ekspor Indonesia tercatat sedang mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

Sekretaris Jenderal Gapki, Hadi Sugeng, dalam keterangan resminya pada Senin (25/9) mengatakan, peningkatan konsumsi di pasar global yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa tahun kedepan tidak dibarengi dengan pertumbuhan produksi minyak sawit, baik itu minyak sawit mentah (CPO) ataupun minyak kernel (PKO), menurutnya. Padahal Indonesia merupakan produsen sekaligus eksportir terbesar kelapa sawit dunia.

Beberapa tahun belakang produksi minyak sawit Indonesia stagnan di 51 juta ton, pun kinerja ekspor juga menurun.

"Meskipun volume ekspor meningkat di tahun ini, tapi nilainya menurun akibat harga,” kata Sugeng.

Saat ini kelapa sawit Indonesia menguasai sekitar 58 persen pasar minyak nabati global dan lebih dari 40 persen pasar minyak kelapa sawit global.

Problematika industri kelapa sawit Indonesia terjadi akibat tumpang tindih kebijakan serta banyaknya instansi yang turut mengambil andil dalam pengambilan kebijakan industri kelapa sawit. Menurutnya, setidaknya 31 instansi pemerintah terlibat dalam pengambilan kebijakan, itu mulai dari daerah hingga pemerintah pusat.

Contohnya, ada kasus identifikasi kawasan hutan, di mana perusahaan sawit yang mulanya sudah diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau petani yang memiliki Surat Hak Milik (SHM) juga diidentifikasi masuk kawasan hutan. Adapun penetapan melalui rekomendasi gubernur dan juga berbagai instansi terlibat.

"Semestinya pelaku usaha yang sudah memiliki SHM atau HGU sudah final, karena dalam prosesnya melibatkan semua institusi terkait dan juga mempertimbangkan tata ruang yang ada," jelasnya.

Eskalasi politik global juga memberikan tekanan pada komoditas utama Indonesia ini.

Populer

Fenomena Seragam Militer di Ormas

Minggu, 16 Februari 2025 | 04:50

Asian Paints Hengkang dari Indonesia dengan Kerugian Rp158 Miliar

Sabtu, 15 Februari 2025 | 09:54

Bos Sinarmas Indra Widjaja Mangkir

Kamis, 13 Februari 2025 | 07:44

Temuan Gemah: Pengembang PIK 2 Beli Tanah Warga Jauh di Atas NJOP

Jumat, 14 Februari 2025 | 21:40

PT Lumbung Kencana Sakti Diduga Tunggangi Demo Warga Kapuk Muara

Selasa, 18 Februari 2025 | 03:39

Pengiriman 13 Tabung Raksasa dari Semarang ke Banjarnegara Bikin Heboh Pengendara

Senin, 17 Februari 2025 | 06:32

Dugaan Tunggangi Aksi Warga Kapuk Muara, Mabes Polri Diminta Periksa PT Lumbung Kencana Sakti

Selasa, 18 Februari 2025 | 17:59

UPDATE

KPK Ngeles Soal Periksa Keluarga Jokowi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:34

Indonesia Tak Boleh Terus Gelap!

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:33

Kepada Ketua DPRD, Tagana Kota Bogor Sampaikan Kebutuhan Ambulans

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:20

Kepala Daerah yang Tak Ikut Retret Perlu Dikenakan Sanksi

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:19

DPP Golkar Didesak Batalkan SK Pengangkatan Ketua DPRD Binjai

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:15

Tantangan Anak Muda Bukan Hanya Cita-cita, Tetapi Ancaman Penyalahgunaan Narkoba

Jumat, 21 Februari 2025 | 19:02

Bareskrim Ungkap Jaringan Judol Internasional Beromzet Ratusan Miliar

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:54

HIPMI Yakin Kaltara Bisa Maju di Bawah Kepemimpinan Zainal-Ingkong

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:49

Nusron Pecat 6 Pegawai Pertanahan Bekasi

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:44

GAK LPT Desak Presiden Terbitkan Perppu Cabut UU KPK

Jumat, 21 Februari 2025 | 18:32

Selengkapnya