Berita

Peresmian Kampung Pengawas Partisipatif di Bandar Lampung/Ist

Politik

Bentuk Kampung Pengawas Partisipatif, Cara Bawaslu Bandar Lampung Cegah Politik Uang

SELASA, 26 SEPTEMBER 2023 | 00:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Bawaslu Kota Bandar Lampung membentuk Kampung Pengawas Partisipatif di Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Kampung tersebut dibentuk dalam rangka mengajak masyarakat aktif mengawasi Pemilu 2023 dari politik uang.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda mengatakan, pihaknya mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengawasi pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah, sehingga tercipta pemilu yang demokratis.

“Kami berharap Pinang Jaya ini menjadi pilot projek sehingga nantinya berhasil bisa ditularkan ke kelurahan lainnya,” kata Apriliwanda, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (25/9).


Menurutnya, Kelurahan Pinang Jaya dipilih sebagai Kampung Pengawas Partisipatif karena di sini masih banyak warga yang peduli terhadap proses pemilu. Sehingga lebih mudah bekerja sama dalam mengawasi pemilu.

“Lampung masuk (provinsi rawan) politik uang kedua, ini kita selalu imbau dan menggandeng masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif karena sekarang ini masa sosialisasi caleg,” jelasnya.

Sementara itu, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengatakan, dengan adanya Kampung Pengawas Partisipatif diharapkan proses demokrasi mendatang dapat bersih dan terhindar dari politik uang.

“Saya berharap bisa membantu Bawaslu sehingga tidak ada lagi politik uang. Saya juga berpesan kepada masyarakat untuk menggunakan suaranya agar dapat terpilih pemimpin sesuai dengan harapan,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya