Berita

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat menemui delapan pekerja migran terkendala di shelter Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di Kota Kaohsiung, Provinsi Taipei, Taiwan/Ist

Politik

Di Taiwan, Kepala BP2MI Temui Pekerja Migran Indonesia dengan Kendala

SENIN, 25 SEPTEMBER 2023 | 12:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berkomitmen untuk terus mengawal pekerja migran yang bermasalah dalam penempatan kerja.

Hal tersebut, dilakukan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, saat menemui delapan pekerja migran terkendala di shelter Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) yang berada di Kota Kaohsiung, Provinsi Taipei, Taiwan.

Dalam kunjungan itu, Benny mendapatkan curhat dari Sulfiani (28), pekerja migran asal Bima, yang menyampaikan dirinya keluar dari pekerjaannya karena tidak sesuai dengan perjanjian kerja.


Sebelum berangkat, Sulfiani diminta untuk menjadi penata laksana rumah tangga (PLRT) atau asisten rumah tangga (ART), tapi kemudian dirinya malah dipekerjakan di pasar.

Mendapatkan cerita itu, Benny mengingatkan dan mengajak pihak terkait yang hadir dalam kesempatan tersebut untuk memikirkan, mencari solusi bersama terhadap nasib para pekerja migran Indonesia di Taiwan yang telah kehilangan pekerjaan.

"Coba bayangkan, mereka sudah pamit dari rumah berharap sukses, ternyata ada masalah. Ini masih untung kalau di shelter ada negara yang menanggung makan, minum, dan keselamatannya," kata Benny dalam keterangan tertulis, Senin (25/9).

Dalam kunjungan itu, Benny menemukan juga adanya kasus overcharging yang dilakukan agen penyalur pekerja yang dialami para pekerja migran yang berada di shelter.

Atas situasi yang memprihatinkan itu, Benny memerintahkan pihak Perusahaan di Indonesia untuk melapor ke KDEI agar dapat ditindaklanjuti dan mencari agency lain untuk bekerja sama.

Sementara itu, Wakil Kepala KDEI, Zulmartinof, menyampaikan harapannya kepada para pekerja migran yang berada di shelter agar kiranya segera kembali diberikan pekerjaan sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami berharap mereka di shelter tidak lama, dan kita akan upayakan penyelesaian secepat mungkin agar mereka dapat kembali bekerja," demikian Zulmartinof.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya