Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau area food estate di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara/Ist
Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, pemerintah berupaya mendorong proyek pembangunan food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah.
Begitu pesan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau area food estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.
Dalam kunjungan itu, Airlangga Hartarto didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.
Proyek
food estate tersebut saat ini telah memproduksi tanaman pangan di antaranya berupa komoditas hortikultura seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih.
“Ini luar biasa, apa yang sudah dicapai ini 3 tahun. Memang membangun pertanian ini tidak seperti membangun pabrik, karena membangun pabrik itu jadwalnya pasti,” ujar Menko Airlangga.
Dalam peninjauan lapangan area food estate yang memiliki luas lahan sekitar 1.000 hektar tersebut, Airlangga juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebutuhan daerah dalam upaya mendukung keberhasilan proyek
food estate.
Dikatakan Airlangga, berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi
supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.
Terkait pengembangan
food estate, Ketua Umum Partai Golkar itu, juga menyampaikan agar dilaksanakan dengan berbasis korporasi. Tujuannya, supaya petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan.
Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah serta bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.
“Saya melihat di sini sudah mulai banyak yang akan panen. Terima kasih. Semoga rakyat di sini makin sejahtera,” pungkasnya.
