Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan saat meninjau area food estate di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara/Ist

Politik

Tinjau Food Estate Humbang Hasundutan, Menko Airlangga: Membangun Pertanian Tak Seperti Bangun Pabrik

SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 21:43 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Program ketahanan pangan nasional dilakukan dengan memprioritaskan peningkatan ketersediaan, akses, serta kualitas konsumsi pangan. Guna mendukung program ketahanan pangan tersebut, pemerintah berupaya mendorong proyek pembangunan food estate atau lumbung pangan nasional di sejumlah daerah.

Begitu pesan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat meninjau area food estate yang berlokasi di Desa Riaria dan Desa Hutajulu, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Dalam kunjungan itu, Airlangga Hartarto didampingi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus dan sejumlah pejabat pemerintah daerah.


Proyek food estate tersebut saat ini telah memproduksi tanaman pangan di antaranya berupa komoditas hortikultura seperti kentang, cabai, bawang merah, dan bawang putih.

“Ini luar biasa, apa yang sudah dicapai ini 3 tahun. Memang membangun pertanian ini tidak seperti membangun pabrik, karena membangun pabrik itu jadwalnya pasti,” ujar Menko Airlangga.

Dalam peninjauan lapangan area food estate yang memiliki luas lahan sekitar 1.000 hektar tersebut, Airlangga juga mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah terkait kebutuhan daerah dalam upaya mendukung keberhasilan proyek food estate.

Dikatakan Airlangga, berbagai upaya juga terus dilakukan pemerintah untuk menguatkan ketahanan pangan nasional mulai dari sisi supply terkait dengan peningkatan produksi, upaya diversifikasi pangan, efisiensi distribusi pangan, penggunaan teknologi untuk meningkatkan produksi dan kualitas pangan, hingga penguatan stok pangan nasional.

Terkait pengembangan food estate, Ketua Umum Partai Golkar itu, juga menyampaikan agar dilaksanakan dengan berbasis korporasi. Tujuannya, supaya petani berkelompok, baik dalam bentuk koperasi atau gapoktan.

Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam pemberian akses pendampingan, pembiayaan, dan fasilitas lain yang disediakan Pemerintah serta bekerjasama dengan BUMN maupun swasta.

“Saya melihat di sini sudah mulai banyak yang akan panen. Terima kasih. Semoga rakyat di sini makin sejahtera,” pungkasnya.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya