Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Aktivis Anti Nuklir Siap Bongkar Daftar Perusahaan Eropa yang Bekerja Sama dengan Iran

SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 11:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok aktivis United Against Nuclear Iran (UANI) bersiap mengumumkan perusahaan Eropa yang memiliki ikatan dengan Iran dalam upaya mempermalukan mereka agar memutuskan hubungan dengan Teheran.

UANI telah memulai kampanye untuk membujuk ratusan perusahaan agar memutuskan hubungan dengan Iran dan akan mengadakan acara di ibu kota Eropa untuk secara publik menyebutkan nama perusahaan yang melakukan bisnis di negara tersebut.

Kelompok yang berbasis di AS mengatakan, hasil penelitian ada 2.500 bisnis di seluruh dunia yang diduga memiliki keterlibatan dengan Iran, dan ratusan lainnya di Eropa.


UANI sendiri telah memilih Swedia, yang memiliki setidaknya dua warga negara yang ditahan oleh Iran, untuk melancarkan kampanye tersebut.

The National melaporkan, Sabtu (23/9), UANI mengatakan aksi akan diadakan di parlemen Swedia, dan mereka berharap proyek ini akan mewakili perlawanan terhadap taktik penyanderaan yang dilakukan Teheran.

Warga Swedia yang ditahan adalah Johan Floderus, seorang diplomat Uni Eropa yang dipenjara lebih dari 500 hari, dan Ahmadreza Djalali yang menghadapi hukuman mati.

Anggota parlemen Swedia-Iran Alireza Akhondi, yang duduk di dewan penasihat UANI, mengatakan kampanye tersebut bertujuan untuk mencapai efek yang sama yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan pada perusahaan untuk meninggalkan Rusia dan berhenti terlibat dengan bisnisnya.

“Perbedaan besar dengan Rusia adalah hampir semuanya bersifat publik dan kami tahu perusahaan mana yang terlibat dengan Rusia,” kata politisi Partai Tengah itu kepada The National.

“Dalam kasus Iran, hal ini jauh lebih sulit karena Iran telah membangun jaringan perusahaan cangkang untuk menghindari sanksi," ujarnya.

Sebelum hal itu terjadi, katanya, UANI akan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan untuk mencari informasi apakah mereka terlibat atau tidak dengan Iran.

"Misalnya saja karena situs web tidak diperbarui," kata Akhondi.

Sejauh ini, sekitar 45 surat telah dikirim ke perusahaan-perusahaan Swedia, tetapi Akhondi mengatakan ada sekitar 500 perusahaan di Inggris, Perancis dan Jerman yang mereka curigai mempunyai hubungan dengan Iran.

“Kami memulainya di Swedia, namun kami akan mengunjungi setiap negara di Eropa, termasuk Inggris, dan mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan dengan Iran dengan cara yang berbeda-beda,” tambah Akhondi.

Setelah perusahaan-perusahaan tersebut diumumkan ke publik, Akhondi mengatakan tindakan hukum akan dimulai terhadap perusahaan-perusahaan terpilih.

“Tergantung perusahaan mana yang kita bidik. Kami akan mengambil tindakan berbeda di tempat berbeda. Sebagai contoh, katakanlah kita memiliki bank Swedia yang terlibat dalam perusahaan cangkang yang melakukan pencucian uang, kita menggunakan undang-undang keuangan untuk menanganinya," jelasnya.

Iran berada di bawah sanksi yang dipimpin AS terhadap industri minyak dan gasnya , serta sanksi yang ditujukan terhadap individu tertentu yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan memasok drone ke Rusia.

Presiden Joe Biden minggu ini mengumumkan serangkaian tindakan baru pada peringatan kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi Iran yang memicu protes massal di negara tersebut.

Meski menjadi salah satu negara yang terkena sanksi paling berat di dunia, banyak perusahaan di Eropa dan negara lain terus melakukan bisnis di Iran. Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris bahkan memberikan nasihat ekstensif mengenai peluang bisnis di Iran.

UANI berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran memberikan dukungan kepada rezim tersebut, mengingat sejauh mana rezim melakukan kontrol atas perekonomian, khususnya melalui Korps Garda Revolusi Islam yang kuat .

Akhondi mengatakan dia ingin perusahaan mengambil tanggung jawab mereka dan yakin tekanan dari konsumen akan berperan.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya