Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Aktivis Anti Nuklir Siap Bongkar Daftar Perusahaan Eropa yang Bekerja Sama dengan Iran

SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 11:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok aktivis United Against Nuclear Iran (UANI) bersiap mengumumkan perusahaan Eropa yang memiliki ikatan dengan Iran dalam upaya mempermalukan mereka agar memutuskan hubungan dengan Teheran.

UANI telah memulai kampanye untuk membujuk ratusan perusahaan agar memutuskan hubungan dengan Iran dan akan mengadakan acara di ibu kota Eropa untuk secara publik menyebutkan nama perusahaan yang melakukan bisnis di negara tersebut.

Kelompok yang berbasis di AS mengatakan, hasil penelitian ada 2.500 bisnis di seluruh dunia yang diduga memiliki keterlibatan dengan Iran, dan ratusan lainnya di Eropa.


UANI sendiri telah memilih Swedia, yang memiliki setidaknya dua warga negara yang ditahan oleh Iran, untuk melancarkan kampanye tersebut.

The National melaporkan, Sabtu (23/9), UANI mengatakan aksi akan diadakan di parlemen Swedia, dan mereka berharap proyek ini akan mewakili perlawanan terhadap taktik penyanderaan yang dilakukan Teheran.

Warga Swedia yang ditahan adalah Johan Floderus, seorang diplomat Uni Eropa yang dipenjara lebih dari 500 hari, dan Ahmadreza Djalali yang menghadapi hukuman mati.

Anggota parlemen Swedia-Iran Alireza Akhondi, yang duduk di dewan penasihat UANI, mengatakan kampanye tersebut bertujuan untuk mencapai efek yang sama yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan pada perusahaan untuk meninggalkan Rusia dan berhenti terlibat dengan bisnisnya.

“Perbedaan besar dengan Rusia adalah hampir semuanya bersifat publik dan kami tahu perusahaan mana yang terlibat dengan Rusia,” kata politisi Partai Tengah itu kepada The National.

“Dalam kasus Iran, hal ini jauh lebih sulit karena Iran telah membangun jaringan perusahaan cangkang untuk menghindari sanksi," ujarnya.

Sebelum hal itu terjadi, katanya, UANI akan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan untuk mencari informasi apakah mereka terlibat atau tidak dengan Iran.

"Misalnya saja karena situs web tidak diperbarui," kata Akhondi.

Sejauh ini, sekitar 45 surat telah dikirim ke perusahaan-perusahaan Swedia, tetapi Akhondi mengatakan ada sekitar 500 perusahaan di Inggris, Perancis dan Jerman yang mereka curigai mempunyai hubungan dengan Iran.

“Kami memulainya di Swedia, namun kami akan mengunjungi setiap negara di Eropa, termasuk Inggris, dan mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan dengan Iran dengan cara yang berbeda-beda,” tambah Akhondi.

Setelah perusahaan-perusahaan tersebut diumumkan ke publik, Akhondi mengatakan tindakan hukum akan dimulai terhadap perusahaan-perusahaan terpilih.

“Tergantung perusahaan mana yang kita bidik. Kami akan mengambil tindakan berbeda di tempat berbeda. Sebagai contoh, katakanlah kita memiliki bank Swedia yang terlibat dalam perusahaan cangkang yang melakukan pencucian uang, kita menggunakan undang-undang keuangan untuk menanganinya," jelasnya.

Iran berada di bawah sanksi yang dipimpin AS terhadap industri minyak dan gasnya , serta sanksi yang ditujukan terhadap individu tertentu yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan memasok drone ke Rusia.

Presiden Joe Biden minggu ini mengumumkan serangkaian tindakan baru pada peringatan kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi Iran yang memicu protes massal di negara tersebut.

Meski menjadi salah satu negara yang terkena sanksi paling berat di dunia, banyak perusahaan di Eropa dan negara lain terus melakukan bisnis di Iran. Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris bahkan memberikan nasihat ekstensif mengenai peluang bisnis di Iran.

UANI berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran memberikan dukungan kepada rezim tersebut, mengingat sejauh mana rezim melakukan kontrol atas perekonomian, khususnya melalui Korps Garda Revolusi Islam yang kuat .

Akhondi mengatakan dia ingin perusahaan mengambil tanggung jawab mereka dan yakin tekanan dari konsumen akan berperan.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya