Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Aktivis Anti Nuklir Siap Bongkar Daftar Perusahaan Eropa yang Bekerja Sama dengan Iran

SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 11:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kelompok aktivis United Against Nuclear Iran (UANI) bersiap mengumumkan perusahaan Eropa yang memiliki ikatan dengan Iran dalam upaya mempermalukan mereka agar memutuskan hubungan dengan Teheran.

UANI telah memulai kampanye untuk membujuk ratusan perusahaan agar memutuskan hubungan dengan Iran dan akan mengadakan acara di ibu kota Eropa untuk secara publik menyebutkan nama perusahaan yang melakukan bisnis di negara tersebut.

Kelompok yang berbasis di AS mengatakan, hasil penelitian ada 2.500 bisnis di seluruh dunia yang diduga memiliki keterlibatan dengan Iran, dan ratusan lainnya di Eropa.


UANI sendiri telah memilih Swedia, yang memiliki setidaknya dua warga negara yang ditahan oleh Iran, untuk melancarkan kampanye tersebut.

The National melaporkan, Sabtu (23/9), UANI mengatakan aksi akan diadakan di parlemen Swedia, dan mereka berharap proyek ini akan mewakili perlawanan terhadap taktik penyanderaan yang dilakukan Teheran.

Warga Swedia yang ditahan adalah Johan Floderus, seorang diplomat Uni Eropa yang dipenjara lebih dari 500 hari, dan Ahmadreza Djalali yang menghadapi hukuman mati.

Anggota parlemen Swedia-Iran Alireza Akhondi, yang duduk di dewan penasihat UANI, mengatakan kampanye tersebut bertujuan untuk mencapai efek yang sama yang disebabkan oleh tekanan yang diberikan pada perusahaan untuk meninggalkan Rusia dan berhenti terlibat dengan bisnisnya.

“Perbedaan besar dengan Rusia adalah hampir semuanya bersifat publik dan kami tahu perusahaan mana yang terlibat dengan Rusia,” kata politisi Partai Tengah itu kepada The National.

“Dalam kasus Iran, hal ini jauh lebih sulit karena Iran telah membangun jaringan perusahaan cangkang untuk menghindari sanksi," ujarnya.

Sebelum hal itu terjadi, katanya, UANI akan mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan untuk mencari informasi apakah mereka terlibat atau tidak dengan Iran.

"Misalnya saja karena situs web tidak diperbarui," kata Akhondi.

Sejauh ini, sekitar 45 surat telah dikirim ke perusahaan-perusahaan Swedia, tetapi Akhondi mengatakan ada sekitar 500 perusahaan di Inggris, Perancis dan Jerman yang mereka curigai mempunyai hubungan dengan Iran.

“Kami memulainya di Swedia, namun kami akan mengunjungi setiap negara di Eropa, termasuk Inggris, dan mengungkap perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam perdagangan dengan Iran dengan cara yang berbeda-beda,” tambah Akhondi.

Setelah perusahaan-perusahaan tersebut diumumkan ke publik, Akhondi mengatakan tindakan hukum akan dimulai terhadap perusahaan-perusahaan terpilih.

“Tergantung perusahaan mana yang kita bidik. Kami akan mengambil tindakan berbeda di tempat berbeda. Sebagai contoh, katakanlah kita memiliki bank Swedia yang terlibat dalam perusahaan cangkang yang melakukan pencucian uang, kita menggunakan undang-undang keuangan untuk menanganinya," jelasnya.

Iran berada di bawah sanksi yang dipimpin AS terhadap industri minyak dan gasnya , serta sanksi yang ditujukan terhadap individu tertentu yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan memasok drone ke Rusia.

Presiden Joe Biden minggu ini mengumumkan serangkaian tindakan baru pada peringatan kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi Iran yang memicu protes massal di negara tersebut.

Meski menjadi salah satu negara yang terkena sanksi paling berat di dunia, banyak perusahaan di Eropa dan negara lain terus melakukan bisnis di Iran. Kantor Persemakmuran dan Pembangunan Luar Negeri Inggris bahkan memberikan nasihat ekstensif mengenai peluang bisnis di Iran.

UANI berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan yang berdagang dengan Iran memberikan dukungan kepada rezim tersebut, mengingat sejauh mana rezim melakukan kontrol atas perekonomian, khususnya melalui Korps Garda Revolusi Islam yang kuat .

Akhondi mengatakan dia ingin perusahaan mengambil tanggung jawab mereka dan yakin tekanan dari konsumen akan berperan.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya