Berita

Rapat Paripurna DPR RI membahas pandangan umum fraksi-fraksi mengenai RUU APBN 2024/RMOL

Publika

Tekanan Angsuran Bunga Utang dan Konflik Minerba

SABTU, 23 SEPTEMBER 2023 | 08:19 WIB | OLEH: DR. IR. SUGIYONO, MSI

ALOKASI pembiayaan utang (APBN) bersumber dari Sertifikat Berharga Negara (SBN) meningkat dari Rp446,29 triliun tahun 2019 menjadi Rp666,45 triliun tahun 2024 (RAPBN 2024).

Alokasi tersebut berpengaruh terhadap pembayaran bunga utang pemerintah pusat, yang meningkat dari Rp275,52 triliun tahun 2019 menjadi Rp497,32 triliun tahun 2024. Implikasinya adalah sumber-sumber pendapatan negara mesti dinaikkan secara sangat mencolok.

Ada lima sumber pendapatan negara yang besar, yaitu dari pendapatan pajak penghasilan, pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pendapatan cukai, pendapatan sumber daya alam migas, dan pendapatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba).


Salah satu peningkatan pendapatan negara yang bersumber dari pendapatan pertambangan minerba, kemudian meningkat dari Rp26,34 triliun tahun 2019 menjadi Rp81,54 triliun tahun 2024.

Singkat kata, pengaruh tekanan membayar bunga utang, menyebabkan sasaran pendapatan pertambangan minerba pun ditargetkan meningkat tajam sebagaimana perubahan dari trend paradigma.

Semula pembangunan perekonomian berorientasi pada migas, kemudian telah beralih kepada pendapatan pajak penghasilan maupun pendapatan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Selanjutnya yang belakangan berasal dari sumber pendapatan pertambangan minerba.

Dampak negatif atas peningkatan target pendapatan pertambangan minerba dengan cara mengundang investasi asing langsung (FDI atau PMA). Selanjutnya berkembang diikuti oleh peningkatan konflik sengketa tanah.

Tanah hak ulayat masyarakat adat, hutan tanaman industri, tanah masyarakat, dan tanah negara menjadi objek pembangunan kawasan industri dan kawasan pertambangan hilirisasi pertambangan minerba.

Sekalipun Kementerian BPN/ATR bekerja sangat keras untuk membagikan sertifikat tanah komunal (komunitas) dan tanah rakyat menggunakan reformasi agraria, namun konflik ganti rugi konversi tanah meningkat sebagaimana peningkatan kegiatan demonstrasi represif, yang diikuti oleh amuk massa pembakaran-pembakaran.

Misalnya kasus tuntutan ganti rugi tanah tambang emas di Pohuwato provinsi Gorontalo, yang tidak kunjung tuntas terselesaikan, kemudian diikuti oleh terbakarnya kantor sebuah perusahaan pertambangan dan kantor bupati Pohuwato oleh aksi amuk massa.

Contoh lain adalah kasus target pengosongan lahan Pulau Rempang terhadap 16 kampung pemukiman lama di Pulau Rempang atas pembangunan Kawasan Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional untuk pengembangan hilirisasi pertambangan minerba pabrik kaca berbahan baku pasir kuarsa (silika) dan pabrik-pabrik lainnya.

Peningkatan hilirisasi smelterisasi pertambangan minerba diikuti pengaduan kasus-kasus pencemaran lingkungan hidup. Contoh lainnya adalah kasus-kasus illegal mining, yang banyak terjadi.

Sebenarnya konflik pemanfaatan pertambangan minerba banyak terjadi. Isu bahkan ditumbuhkembangkan sebagai cikal bakal ancaman proxy war China dan koalisi berseberangan dengan Amerika Serikat (NATO).

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef); Pengajar Universitas Mercu Buana

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya