Berita

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra (kemeja putih)/RMOL

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Gulirkan Hak Angket soal Jokowi Salahgunakan Data Intelijen

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket terkait penggunaan data intelijen oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI. Penyerahan surat resmi dilakukan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/9).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memegang data partai politik dan pengetahuannya terkait arah haluan parpol dari informasi intelijen merupakan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi.


“Kami anggap ini merupakan sebuah bentuk pelencengan atau upaya-upaya untuk mengangkangi proses demokrasi dan juga nilai-nilai netralitas atau imparialitas dari Presiden,” kata Dimas kepada wartawan.

Atas dasar itu, Dimas menekankan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari KontaS, Imparsial, PBHI, Amnesty Internasional, YLBHI, Elsam, WALHI, ICW, HRWG, Setara Institute, LBH Masyarakat, Perludem ini mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal ini terkait dengan politisasi dan penggunaan data intelijen yang dianggap tidak sesuai.

“Kita mendorong penggunaan hak angket dari DPR itu sendiri untuk meminta klarifikasi kepada eksekutif, terutama dalam hal ini presiden. Serta badan intelijen negara (BIN) untuk kemudian dapat dimintai klarifikasi apa yang dimaksud dengan pengirimkan data-data dari partai politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui semua hal berkaitan partai politik.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku telah memegang data parpol hingga arah haluan partai politik yang bersumber dari informasi intelijen.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," ungkap Jokowi.



Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya