Berita

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra (kemeja putih)/RMOL

Politik

Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Gulirkan Hak Angket soal Jokowi Salahgunakan Data Intelijen

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 16:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggunakan hak angket terkait penggunaan data intelijen oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Permintaan ini disampaikan melalui surat resmi oleh Koalisi Masyarakat Sipil kepada Komisi I dan Komisi III DPR RI. Penyerahan surat resmi dilakukan di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/9).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya Saputra menyatakan bahwa pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku memegang data partai politik dan pengetahuannya terkait arah haluan parpol dari informasi intelijen merupakan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi.


“Kami anggap ini merupakan sebuah bentuk pelencengan atau upaya-upaya untuk mengangkangi proses demokrasi dan juga nilai-nilai netralitas atau imparialitas dari Presiden,” kata Dimas kepada wartawan.

Atas dasar itu, Dimas menekankan bahwa Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari KontaS, Imparsial, PBHI, Amnesty Internasional, YLBHI, Elsam, WALHI, ICW, HRWG, Setara Institute, LBH Masyarakat, Perludem ini mendesak DPR RI untuk menggunakan hak angket terhadap Presiden Jokowi.

Menurutnya, hal ini terkait dengan politisasi dan penggunaan data intelijen yang dianggap tidak sesuai.

“Kita mendorong penggunaan hak angket dari DPR itu sendiri untuk meminta klarifikasi kepada eksekutif, terutama dalam hal ini presiden. Serta badan intelijen negara (BIN) untuk kemudian dapat dimintai klarifikasi apa yang dimaksud dengan pengirimkan data-data dari partai politik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui semua hal berkaitan partai politik.

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu juga mengaku telah memegang data parpol hingga arah haluan partai politik yang bersumber dari informasi intelijen.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Relawan Seknas (Sekretariat Nasional) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (16/9).

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," ungkap Jokowi.



Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

UPDATE

Fakta Sidang Blueray Cargo: Kode BC1 Mengarah ke Djaka Budi Utama

Senin, 15 Juni 2026 | 18:15

Anak Buah Bahlil Irit Bicara Usai 7 Jam Diperiksa KPK

Senin, 15 Juni 2026 | 18:08

KPU Patok Anggaran Rp4,6 Triliun di Tahapan Awal Pemilu 2029

Senin, 15 Juni 2026 | 17:59

IHSG-Rupiah Menguat Sore Ini Usai AS-Iran Sepakat Damai

Senin, 15 Juni 2026 | 17:47

Demo Mahasiswa Ucapkan Selamat Atas Kegagalan Prabowo-Gibran

Senin, 15 Juni 2026 | 17:46

Wapres Gibran Terima Perwakilan Mahasiswa di Tengah Unjuk Rasa

Senin, 15 Juni 2026 | 17:23

Sifra Kejar Cita-cita di Sekolah Rakyat Demi Bantu Orang Tua Disabilitas

Senin, 15 Juni 2026 | 17:19

Demi Kepercayaan Masyarakat, Mahasiswa UBK Desak MBG Dihentikan

Senin, 15 Juni 2026 | 17:06

Komisi II DPR: KPU dan Bawaslu akan Tetap Eksis di 2027

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

DPR Minta Kejagung Tingkatkan Anggaran Perkara untuk Kejati dan Kejari

Senin, 15 Juni 2026 | 16:47

Selengkapnya