Berita

Presiden Joko Widodo saat meninjau proyek kereta cepat Jakarta Bandung beberapa waktu lalu/Ist

Politik

Utang KCJB Tak Kelar Sampai Kiamat, Pengamat: Pemerintah Jangan Bebani Rakyat!

KAMIS, 21 SEPTEMBER 2023 | 14:54 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diprediksi sejumlah pengamat hanya akan merugi. Bahkan ekonom senior, Faisal Basri, berani menyebut utang proyek kereta cepat tak akan selesai hingga kiamat.

Anehnya, justru muncul rencana pemerintah untuk memperpanjang jalur kereta cepat hingga Surabaya.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga berpendapat, rencana pemerintah melanjutkan jalur kereta cepat hingga Surabaya layak dikaji ulang.


"Sebab kereta cepat Jakarta-Bandung saja sejak awal sudah menimbulkan kontroversial," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (21/9).

Jamiluddin menambahkan, disebut kontroversial karena pembangunan kereta cepat menggunakan anggaran fantastis. Anggaran yang besar itu justru dominan bersumber dari utang dan APBN menjadi jaminannya.

"Bahkan ada yang menilai utang pembangunan kereta cepat tidak akan selesai hingga kiamat bila hanya mengandalkan penjualan tiket. Itu mengesankan, pembangunan kereta cepat tidak didasari studi kelayakan yang akurat," ujarnya.

Oleh karena itu, kata Jamiluddin,  pemerintah sudah tidak selayaknya melanjutkan pembangunan kereta cepat ke Surabaya bila hanya mengandalkan anggarannya dari utang.

"Pemerintah tidak boleh lagi seperti besar pasak daripada tiang. Lagipula, siapa pun bisa melakukan pembangunan bila sumber dananya dari utang. Karena itu, bukan prestasi bila membangun atas dasar utang, termasuk melanjutkan kereta cepat ke Surabaya," katanya.

Pihaknya mendesak pemerintah untuk menyetop proyek tersebut kalau harus melanjutkan hingga Surabaya.

"Jadi, pemerintah sudah seharusnya menyetop pembangunan atas dasar utang. Jangan lagi bebani rakyat untuk membayar utang negara hanya untuk pembangunan mercusuar," tutupnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Dirgahayu Pandeglang ke-152, Gong Salaka!

Rabu, 01 April 2026 | 18:04

Klaim Nadiem Dipatahkan Jaksa: Rekomendasi JPN Tak Dilaksanakan

Rabu, 01 April 2026 | 18:03

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Macet, Legislator Golkar Koordinasi dengan APH

Rabu, 01 April 2026 | 17:40

Pariwisata Harus Serap Banyak Tenaga Kerja Lokal

Rabu, 01 April 2026 | 17:24

Harta Gibran Tembus Rp 27,9 Miliar di LHKPN 2025

Rabu, 01 April 2026 | 17:03

Purbaya Pede Defisit APBN 2026 di Bawah 3 Persen

Rabu, 01 April 2026 | 17:00

Kenaikan Harga BBM Nonsubsidi Sulit Dihindari

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Menaker Yassierli Imbau Swasta dan BUMN Terapkan WFH Sehari dalam Sepekan

Rabu, 01 April 2026 | 16:51

Selisih Harga BBM Nonsubsidi Ditanggung Pertamina

Rabu, 01 April 2026 | 16:44

Selengkapnya