Berita

Mobil buatan Rusia/Net

Global

Dorong Industri Otomotif, Duma Negara Rusia setuju Pejabat Gunakan Kendaraan Dinas Buatan Dalam Negeri

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 18:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Duma Negara Rusia, lembaga legislatif di negara tersebut, dengan suara bulat memutuskan untuk  membatasi penggunaan mobil asing dengan memaksimalkan penggunaan mobil buatan dalam negeri sebagai kendaraan dinas mereka mulai 2024 mendatang.

Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, mengungkapkan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memajukan industri otomotif dalam negeri serta menjaga dana anggaran di Rusia.

Seperti dimuat Meduza, Selasa (19/9), beberapa anggota parlemen di Moskow diketahui mulai mengganti kendaraan dinas "pensiun" mereka dengan mobil buatan Rusia.


Keputusan ini muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin, menekankan pentingnya menghentikan pembelian mobil asing untuk para pejabat oleh negara saat ia bertemu dengan para pemimpin perusahaan manufaktur pada 3 Agustus.

Putin juga menginstruksikan bahwa semua pegawai negeri di Rusia seharusnya beralih ke mobil dalam negeri.

Dalam respons cepat terhadap instruksi tersebut, Vyacheslav Volodin menyatakan bahwa anggota Duma Negara akan memberikan contoh lebih dulu, dengan mematuhi kebijakan itu.

Perlu dicatat bahwa inisiatif Putin ini mengingatkan pada dekrit yang pernah dikeluarkan oleh mantan Presiden Boris Yeltsin pada 1997 lalu yang melarang pembelian mobil asing untuk pejabat pemerintah.

Namun, hanya dua tahun kemudian, Yeltsin mengubah kebijakan tersebut setelah mendengar keluhan berulang dari para pejabat yang mengeluhkan kerusakan kendaraan dalam negeri yang mereka gunakan.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:30

UPDATE

Ketua KNPI Merauke Ajak Generasi Muda Berkontribusi bagi Kemajuan Daerah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 04:19

Kedaulatan Teknologi Faktor Penting Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:55

PKS Desak Pemerintah Bersikap Proporsional Terkait MSCI

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03:25

Solusi Kasus Business Judgement Rule Sektor Perumahan

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:57

Waka BRIN Pimpin Delegasi RI Perjuangkan Space Economic di Konferensi PBB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:32

Pertamina Didorong Ambil Alih Proyek Migas Mangkrak Demi Genjot Produktivitas

Kamis, 29 Oktober 2026 | 02:12

KPK Endus Ada Kickback Vendor kepada Pejabat BNPB

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:59

Presiden PKS Wanti-wanti Bahaya AI sebagai Senjata Fitnah

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:34

Masih Atur Waktu, KPK Bantah Ada Kendala dalam Pemanggilan Nusron

Kamis, 29 Oktober 2026 | 01:04

Polri Utamakan Pendekatan Humanis dan Edukatif Selama Operasi Patuh 2026

Kamis, 29 Oktober 2026 | 00:42

Selengkapnya