Berita

Mobil buatan Rusia/Net

Global

Dorong Industri Otomotif, Duma Negara Rusia setuju Pejabat Gunakan Kendaraan Dinas Buatan Dalam Negeri

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 18:02 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Duma Negara Rusia, lembaga legislatif di negara tersebut, dengan suara bulat memutuskan untuk  membatasi penggunaan mobil asing dengan memaksimalkan penggunaan mobil buatan dalam negeri sebagai kendaraan dinas mereka mulai 2024 mendatang.

Ketua Duma Negara, Vyacheslav Volodin, mengungkapkan bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya untuk memajukan industri otomotif dalam negeri serta menjaga dana anggaran di Rusia.

Seperti dimuat Meduza, Selasa (19/9), beberapa anggota parlemen di Moskow diketahui mulai mengganti kendaraan dinas "pensiun" mereka dengan mobil buatan Rusia.


Keputusan ini muncul setelah Presiden Rusia Vladimir Putin, menekankan pentingnya menghentikan pembelian mobil asing untuk para pejabat oleh negara saat ia bertemu dengan para pemimpin perusahaan manufaktur pada 3 Agustus.

Putin juga menginstruksikan bahwa semua pegawai negeri di Rusia seharusnya beralih ke mobil dalam negeri.

Dalam respons cepat terhadap instruksi tersebut, Vyacheslav Volodin menyatakan bahwa anggota Duma Negara akan memberikan contoh lebih dulu, dengan mematuhi kebijakan itu.

Perlu dicatat bahwa inisiatif Putin ini mengingatkan pada dekrit yang pernah dikeluarkan oleh mantan Presiden Boris Yeltsin pada 1997 lalu yang melarang pembelian mobil asing untuk pejabat pemerintah.

Namun, hanya dua tahun kemudian, Yeltsin mengubah kebijakan tersebut setelah mendengar keluhan berulang dari para pejabat yang mengeluhkan kerusakan kendaraan dalam negeri yang mereka gunakan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Gerindra Bakal Terbebani Jika Prabowo Ajukan Kadernya Cawapres

Rabu, 18 November 2026 | 04:33

Gibran sudah Mundur, tapi Kasus Pidananya Tetap Lanjut

Rabu, 18 November 2026 | 04:16

Diduga Palsu, Periksa Dokumen Ijazah Gibran di Laboratorium Forensik

Rabu, 18 November 2026 | 04:05

OJK-LPS Teken Juklak Pertukaran Data untuk Program Penjaminan Polis Asuransi

Rabu, 18 November 2026 | 03:51

Relokasi Badak Bisa Lukai Perasaan Masyarakat Banten

Rabu, 18 November 2026 | 03:43

Jangan cuma Gibran, Ijazah Anggota DPR hingga Menteri Wajib Diverifikasi

Rabu, 18 November 2026 | 03:10

Pembentukan Yonif TP Bukan untuk Militerisasi Pemda

Rabu, 18 November 2026 | 02:25

Tempo Scan Tuntaskan Rangkaian Bantuan Kemanusiaan

Rabu, 18 November 2026 | 02:14

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Irjen Eko Hadi Menyesal Usai Dipecat Polri

Rabu, 18 November 2026 | 01:34

Selengkapnya