Berita

Pertemuan elite Partai Demokrat dengan anggota Koalisi Indonesia Maju, Minggu (17/9)/Ist

Politik

Gabung ke KIM, Demokrat Harus Lentur Mainkan Narasi Oposisi

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023 | 12:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Partai Demokrat harus bisa lentur dalam memainkan narasi oposisi bila akhirnya resmi bergabung dengan poros pendukung bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto atau Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres 2024.

Pasalnya, mayoritas anggota KIM merupakan pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seperti Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerindra.

Sehingga, dalam pandangan analis politik, Arifki Chaniago, sejumlah kader Demokrat juga harus mengubah tagline kampanye yang sebelumnya dikenal sebagai aktor perubahan dan perbaikan.


"Partai Demokrat harus lebih lentur lagi memainkan narasi perubahan dan perbaikan," kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic ini di Jakarta, Selasa (19/9).

Hal ini dilakukan bukan hanya untuk menghindari munculnya resistensi terhadap kampanye Prabowo, tetapi juga pendukung Jokowi yang berada belakang di Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Arifki pun meminta, para kader Demokrat yang selama ini vokal menyuarakan suara oposisi agar mulai berubah.

"Ini dilema politik Partai Demokrat pascakeluar dari Koalisi Perubahan. Pilihan Demokrat dukung Prabowo lebih strategis, daripada ke Ganjar," kata Arifki.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono menyambangi bakal calon presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Bogor pada Minggu sore (17/9).

Pertemuan itu menjadi pintu pembuka bagi Demokrat bergabung ke koalisi partai pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya