Penandatangan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap 1 antara KPU RI dan LKPP/RMOL
Dibanding Pemilu 2019, waktu distribusi logistik Pemilu Serentak 2024 lebih sedikit. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mempercepat pengadaan.
Hal tersebut disampaikan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, usai Penandatanganan Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Logistik Pemilu 2024 Tahap I dengan Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, di Gedung LKPP, Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin (18/9).
"Satu hal yang membedakan 2024 dengan yang sudah-sudah adalah, di tahun yang sama adalah Pemilu Serentak (dan Pilkada Serentak), dengan demikian KPU merencanakan yang rinci dan cermat, tak ada terlewat," ujar Hasyim.
Dia menjelaskan, kecepatan waktu pengadaan logistik erat kaitannya dengan bagaimana proses pendistribusian ke daerah-daerah termasuk di tempat pemungutan suara (TPS).
"Kalau pemunggutan suara tanggal 14 Febuari berarti harus ada kepastian H-1 surat suara sampai di TPS. Maka, kita hitung mundur dan untuk bisa naik cetak harus sudah ada kepastian," terangnya.
Hasyim yang sudah menjabat anggota KPU RI selama dua periode ini mengurai, waktu pengadaan logistik Pemilu 2024 lebih sedikit karena masa kampanye yang hanya 75 hari.
Waktu tersebut sangat pendek jika dibanding kampanye Pemilu 2019 lalu yang mencapai 263 hari.
"Artinya itu kelonggaran persiapan barang dan jasa terutama logistik lebih panjang dari masa pemilihan. Dan sekarang, (kampanye) Pemilu 2024 hanya 75 hari, itu hanya seperempatnya dari Pemilu 2019," urainya.
Oleh karena itu, Hasyim memastikan KPU harus berkonsultasi erat dengan pemerintah, dalam hal ini adalah LKPP, untuk penandatanganan kontrak Payung Logistik Pemilu 2024 tahap 1.
"Tadi sudah disampaikan Kepala LKPP bahwa persiapan itu adalah kotak surat, tinta, bilik suara, segel tercetak dan plastik. Setidaknya ini menunjukkan bahwa pemilu jalan, logistiknya sudah siap," pungkas Hasyim.
