Berita

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni/Ist

Nusantara

Berdampak ke PTS, Senator Sylviana Minta Kebijakan Jalur Mandiri SPMB PTN Dievaluasi

SENIN, 18 SEPTEMBER 2023 | 10:42 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pimpinan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sylviana Murni meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mengevaluasi kebijakan jalur mandiri pada Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Menurut Sylviana, tidak adanya pembatasan waktu penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di PTN dikhawatirkan akan berdampak buruk pada proses penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

"Kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan ini berdasarkan prinsip profesional-proporsional agar bisa memberikan kepastian kepada PTS sehingga tidak muncul asumsi bahwa PTS hanya alternatif saja, ini tentu tidak sehat, maka sebaiknya dievaluasi lagi," kata Sylviana dalam keterangannya, Senin (18/9).


Senator daerah pemilihan DKI Jakarta ini pun menegaskan, jika tidak ada pembatasan dan kejelasan jumlah kuota berdasarkan jalur mandiri tersebut, potensi penurunan performa PTS juga akan terjadi.

"Di antaranya, akan banyak PTS yang tutup karena masa penerimaan akan kejar-kejaran dengan masa perkuliahan. Kan jalur mandiri kita tidak tahu batasnya kapan, kuotanya berapa. Maka PTS akan banyak kehilangan waktu," kata Sylviana.

Lebih lanjut, mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini mencontohkan, apabila PTN menerima mahasiswa baru hingga puluhan ribu orang melalui jalur mandiri, hal itu akan menjadi preseden buruk dunia pendidikan tinggi Indonesia.

"Karena ini sangat tidak sehat. Lalu bagaimana dengan nasib PTS? jika jalur mandiri waktunya sampai Agustus, sementara September sudah mulai perkuliahan? Tidak mustahil banyak mahasiswa yang memilih pindah ke PTN padahal sudah diterima di PTS, kemudian minta biaya yang sudah masuk dikembalikan, maka jelas perlu perencanaan matang," demikian Sylviana.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya