Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Uang Kotor dan Udara Kotor Asalnya dari Tempat yang Sama

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 10:59 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BEGINI loh men, uang kotor dan udara kotor asalnya dari tempat yang sama, yakni berasal dari oligarki bandit yang mencuri kekayaan alam Indonesia dan kekayaan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

Sejak semula Presiden Jokowi telah mengeluarkan kata kunci bahwa masalah Indonesia adalah uang Rp 11 ribu triliun yang disimpan elite Indonesia di luar negeri. Itu jelas uang kotor milik oligarki kotor.

Apa dan darimana uang kotor tersebut? Uang kotor adalah uang hasil eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, membantai hutan, membuang limbah sembarangan yang berakibat hancurnya tutupan hutan.


Akibatnya udara indonesia menjadi sangat kotor karena dipicu oleh pembakaran energi kotor baik yang berasal dari kekayaan alam Indonesia maupun yang diimpor.

Uang kotor hasil keruk SDA lalu disembunyikan di luar negeri, sehingga mengakibatkan Indonesia lemah secara finansial terutama sekali dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam menopang pembangunan lebih lanjut.

Sehingga jadilah pemerintahan Indonesia sebagai pengemis hanya untuk mendapatkan uang yang katanya agar depan menekan emisi dan memperbaiki lingkungan hidup.

Tapi pihak internasional tampaknya sudah tahu bahwa elite Indonesia tidak berada dalam komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan transisi energi, mengurangi polusi dan menjaga lingkungan hidup global.

Pihak internasional cukup tahu bahwa elite oligarki doyan menyimpan uang kotornya di luar negeri dan terus melanjutkannya walau negaranya dalam bahaya kerusakan lingkungan yang serius. Pepatah sumbawa bagi perusak lingkungan "bur bar lamin lebur ngibar" artinya kalau lebur kabur.

Memang negara sudah berusaha mengatasi uang kotor bergunung gunung yang kabur ke luar negeri ini. Diketahui Bank Indonesia  (BI) dan otoritas keuangan lain telah membuat MOU dan katanya juga telah membuat regulasi agar hasil eksploitasi SDA sebanyak 30 persen disimpan di Indonesia.

Itu kalau legal ekspornya. Lah kalau ekspor nikel 5 juta ton atau sekitar 5.000 kapal yang memenuhi selat Malaka bagaimana caranya diberlakukan regulasi. Lah wong maling iki.

Tapi saya lihat presiden Jokowi tidak patah arang, beberapa waktu lalu berteriak lagi agar uang sebanyak 2500 triliun rupiah yang disimpan di singapura hasil keruk SDA. terutama nikel agar dibawa pulang ke Indonesia.

Tapi pemerintah singapura membalas secara resmi bahwa negara Singapura bukan tempat menyimpan uang kotor. Jadi bagaimana ini apakah uang kotor ini disimpan di dalam gorong gorong atau septictank di Jakarta.

Lah kok aneh. Padahal uang ini mungkin dirasa penting sebagai sumber pembiayaan menurunkan polusi Jakarta yang sekarang nomor satu di dunia.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya