Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Uang Kotor dan Udara Kotor Asalnya dari Tempat yang Sama

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 10:59 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BEGINI loh men, uang kotor dan udara kotor asalnya dari tempat yang sama, yakni berasal dari oligarki bandit yang mencuri kekayaan alam Indonesia dan kekayaan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

Sejak semula Presiden Jokowi telah mengeluarkan kata kunci bahwa masalah Indonesia adalah uang Rp 11 ribu triliun yang disimpan elite Indonesia di luar negeri. Itu jelas uang kotor milik oligarki kotor.

Apa dan darimana uang kotor tersebut? Uang kotor adalah uang hasil eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, membantai hutan, membuang limbah sembarangan yang berakibat hancurnya tutupan hutan.


Akibatnya udara indonesia menjadi sangat kotor karena dipicu oleh pembakaran energi kotor baik yang berasal dari kekayaan alam Indonesia maupun yang diimpor.

Uang kotor hasil keruk SDA lalu disembunyikan di luar negeri, sehingga mengakibatkan Indonesia lemah secara finansial terutama sekali dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam menopang pembangunan lebih lanjut.

Sehingga jadilah pemerintahan Indonesia sebagai pengemis hanya untuk mendapatkan uang yang katanya agar depan menekan emisi dan memperbaiki lingkungan hidup.

Tapi pihak internasional tampaknya sudah tahu bahwa elite Indonesia tidak berada dalam komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan transisi energi, mengurangi polusi dan menjaga lingkungan hidup global.

Pihak internasional cukup tahu bahwa elite oligarki doyan menyimpan uang kotornya di luar negeri dan terus melanjutkannya walau negaranya dalam bahaya kerusakan lingkungan yang serius. Pepatah sumbawa bagi perusak lingkungan "bur bar lamin lebur ngibar" artinya kalau lebur kabur.

Memang negara sudah berusaha mengatasi uang kotor bergunung gunung yang kabur ke luar negeri ini. Diketahui Bank Indonesia  (BI) dan otoritas keuangan lain telah membuat MOU dan katanya juga telah membuat regulasi agar hasil eksploitasi SDA sebanyak 30 persen disimpan di Indonesia.

Itu kalau legal ekspornya. Lah kalau ekspor nikel 5 juta ton atau sekitar 5.000 kapal yang memenuhi selat Malaka bagaimana caranya diberlakukan regulasi. Lah wong maling iki.

Tapi saya lihat presiden Jokowi tidak patah arang, beberapa waktu lalu berteriak lagi agar uang sebanyak 2500 triliun rupiah yang disimpan di singapura hasil keruk SDA. terutama nikel agar dibawa pulang ke Indonesia.

Tapi pemerintah singapura membalas secara resmi bahwa negara Singapura bukan tempat menyimpan uang kotor. Jadi bagaimana ini apakah uang kotor ini disimpan di dalam gorong gorong atau septictank di Jakarta.

Lah kok aneh. Padahal uang ini mungkin dirasa penting sebagai sumber pembiayaan menurunkan polusi Jakarta yang sekarang nomor satu di dunia.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya