Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Uang Kotor dan Udara Kotor Asalnya dari Tempat yang Sama

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 10:59 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BEGINI loh men, uang kotor dan udara kotor asalnya dari tempat yang sama, yakni berasal dari oligarki bandit yang mencuri kekayaan alam Indonesia dan kekayaan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

Sejak semula Presiden Jokowi telah mengeluarkan kata kunci bahwa masalah Indonesia adalah uang Rp 11 ribu triliun yang disimpan elite Indonesia di luar negeri. Itu jelas uang kotor milik oligarki kotor.

Apa dan darimana uang kotor tersebut? Uang kotor adalah uang hasil eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, membantai hutan, membuang limbah sembarangan yang berakibat hancurnya tutupan hutan.


Akibatnya udara indonesia menjadi sangat kotor karena dipicu oleh pembakaran energi kotor baik yang berasal dari kekayaan alam Indonesia maupun yang diimpor.

Uang kotor hasil keruk SDA lalu disembunyikan di luar negeri, sehingga mengakibatkan Indonesia lemah secara finansial terutama sekali dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam menopang pembangunan lebih lanjut.

Sehingga jadilah pemerintahan Indonesia sebagai pengemis hanya untuk mendapatkan uang yang katanya agar depan menekan emisi dan memperbaiki lingkungan hidup.

Tapi pihak internasional tampaknya sudah tahu bahwa elite Indonesia tidak berada dalam komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan transisi energi, mengurangi polusi dan menjaga lingkungan hidup global.

Pihak internasional cukup tahu bahwa elite oligarki doyan menyimpan uang kotornya di luar negeri dan terus melanjutkannya walau negaranya dalam bahaya kerusakan lingkungan yang serius. Pepatah sumbawa bagi perusak lingkungan "bur bar lamin lebur ngibar" artinya kalau lebur kabur.

Memang negara sudah berusaha mengatasi uang kotor bergunung gunung yang kabur ke luar negeri ini. Diketahui Bank Indonesia  (BI) dan otoritas keuangan lain telah membuat MOU dan katanya juga telah membuat regulasi agar hasil eksploitasi SDA sebanyak 30 persen disimpan di Indonesia.

Itu kalau legal ekspornya. Lah kalau ekspor nikel 5 juta ton atau sekitar 5.000 kapal yang memenuhi selat Malaka bagaimana caranya diberlakukan regulasi. Lah wong maling iki.

Tapi saya lihat presiden Jokowi tidak patah arang, beberapa waktu lalu berteriak lagi agar uang sebanyak 2500 triliun rupiah yang disimpan di singapura hasil keruk SDA. terutama nikel agar dibawa pulang ke Indonesia.

Tapi pemerintah singapura membalas secara resmi bahwa negara Singapura bukan tempat menyimpan uang kotor. Jadi bagaimana ini apakah uang kotor ini disimpan di dalam gorong gorong atau septictank di Jakarta.

Lah kok aneh. Padahal uang ini mungkin dirasa penting sebagai sumber pembiayaan menurunkan polusi Jakarta yang sekarang nomor satu di dunia.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya