Berita

Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng/Net

Publika

Uang Kotor dan Udara Kotor Asalnya dari Tempat yang Sama

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 10:59 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BEGINI loh men, uang kotor dan udara kotor asalnya dari tempat yang sama, yakni berasal dari oligarki bandit yang mencuri kekayaan alam Indonesia dan kekayaan ekonomi Indonesia selama puluhan tahun lamanya.

Sejak semula Presiden Jokowi telah mengeluarkan kata kunci bahwa masalah Indonesia adalah uang Rp 11 ribu triliun yang disimpan elite Indonesia di luar negeri. Itu jelas uang kotor milik oligarki kotor.

Apa dan darimana uang kotor tersebut? Uang kotor adalah uang hasil eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, membantai hutan, membuang limbah sembarangan yang berakibat hancurnya tutupan hutan.


Akibatnya udara indonesia menjadi sangat kotor karena dipicu oleh pembakaran energi kotor baik yang berasal dari kekayaan alam Indonesia maupun yang diimpor.

Uang kotor hasil keruk SDA lalu disembunyikan di luar negeri, sehingga mengakibatkan Indonesia lemah secara finansial terutama sekali dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dalam menopang pembangunan lebih lanjut.

Sehingga jadilah pemerintahan Indonesia sebagai pengemis hanya untuk mendapatkan uang yang katanya agar depan menekan emisi dan memperbaiki lingkungan hidup.

Tapi pihak internasional tampaknya sudah tahu bahwa elite Indonesia tidak berada dalam komitmen yang sungguh-sungguh dalam menjalankan transisi energi, mengurangi polusi dan menjaga lingkungan hidup global.

Pihak internasional cukup tahu bahwa elite oligarki doyan menyimpan uang kotornya di luar negeri dan terus melanjutkannya walau negaranya dalam bahaya kerusakan lingkungan yang serius. Pepatah sumbawa bagi perusak lingkungan "bur bar lamin lebur ngibar" artinya kalau lebur kabur.

Memang negara sudah berusaha mengatasi uang kotor bergunung gunung yang kabur ke luar negeri ini. Diketahui Bank Indonesia  (BI) dan otoritas keuangan lain telah membuat MOU dan katanya juga telah membuat regulasi agar hasil eksploitasi SDA sebanyak 30 persen disimpan di Indonesia.

Itu kalau legal ekspornya. Lah kalau ekspor nikel 5 juta ton atau sekitar 5.000 kapal yang memenuhi selat Malaka bagaimana caranya diberlakukan regulasi. Lah wong maling iki.

Tapi saya lihat presiden Jokowi tidak patah arang, beberapa waktu lalu berteriak lagi agar uang sebanyak 2500 triliun rupiah yang disimpan di singapura hasil keruk SDA. terutama nikel agar dibawa pulang ke Indonesia.

Tapi pemerintah singapura membalas secara resmi bahwa negara Singapura bukan tempat menyimpan uang kotor. Jadi bagaimana ini apakah uang kotor ini disimpan di dalam gorong gorong atau septictank di Jakarta.

Lah kok aneh. Padahal uang ini mungkin dirasa penting sebagai sumber pembiayaan menurunkan polusi Jakarta yang sekarang nomor satu di dunia.

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)


Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

PKB Merawat NU Tanpa Campuri Urusan Internal

Kamis, 05 Februari 2026 | 18:01

Polisi: 21 Karung Cacahan Uang di TPS Liar Terbitan BI

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:56

Seskab: RI Belum Bayar Iuran Board of Peace, Sifatnya Tidak Wajib

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:51

Ekonomi Jakarta Tumbuh Positif Sejalan Capaian Nasional

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:46

Amdatara Gelar Rakernas Perkuat Industri Air Minum Berkelanjutan

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:30

Mahfud Sebut Sejarah Polri Dipisah dari Kementerian Hankam karena Dikooptasi

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:14

AHY Optimistis Ekonomi Indonesia Naik Kelas

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:13

Gaya Komunikasi Yons Ebit Bisa Rusak Reputasi DPN Tani Merdeka

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:08

Juda Agung Ngaku Mundur dari BI karena Ditunjuk Prabowo Jadi Wamenkeu

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:05

Tragedi Anak di Ngada Bukti Kesenjangan Sosial Masih Lebar

Kamis, 05 Februari 2026 | 17:04

Selengkapnya