Berita

Aksi unjuk rasa di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu, 16 September 2023/Net

Global

Warga Malaysia Gelar Demo Anti-Pemerintah Usai Wakil PM Dibebaskan dari Jeratan Kasus Korupsi

MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 08:18 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Ratusan orang turun melakukan unjuk rasa anti-pemerintah di Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu (16/9). Mereka marah setelah Wakil Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi terbebas dari jeratan kasus korupsi.

Dalam aksinya, para demonstran menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim membantu sekutu utamanya untuk lolos dari tuntutan dengan imbalan dukungan politik.

Dimuat Channel News Asia, beberapa pengunjuk rasa dalam unjuk rasa yang didukung oposisi mengenakan kemeja putih bertuliskan “Lawan Korupsi”. Mereka berbaris di pusat kota sambil meneriakkan, “Tuduh Zahid,” “Reformasi sudah mati”, dan “Ganyang Anwar”.


Seorang pengunjuk rasa, Zolazrai Zolkapli menyebut banyak janji yang tidak dipenuhi oleh pemerintahan Anwar.

“Janji-janji mereka semuanya bohong. Ketika kami ditipu oleh propaganda mereka dan ditipu oleh manifesto mereka, kami datang ke sini untuk menunjukkan dukungan kami terhadap demonstrasi tersebut,” katanya.

Polisi telah menyatakan aksi tersebut melanggar hukum karena tidak ada izin yang diberikan untuk mengadakannya, namun mereka tidak menghentikan protes tersebut, yang berakhir dengan damai setelah beberapa jam.

Pada 4 September, jaksa secara tidak terduga membatalkan 47 dakwaan korupsi terhadap Ahmad Zahid di akhir proses persidangannya. Jaksa mengatakan kasus Ahmad Zahid dihentikan sementara karena perlu penyelidikan lebih lanjut.

Anwar mengatakan itu adalah keputusan mantan Jaksa Agung Idrus Harun sebelum dia pensiun dan membantah ikut campur dalam kasus tersebut.

Pencabutan dakwaan tersebut telah memunculkan seruan baru untuk melakukan reformasi yang akan memisahkan peran jaksa agung sebagai penasihat hukum pemerintah dan jaksa penuntut umum.

Ahmad Zahid mengepalai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), dan dukungan partainya sangat penting dalam membantu Anwar membentuk pemerintahan persatuan setelah pemilihan umum pada November yang menyebabkan Parlemen digantung.

Pencabutan dakwaan tersebut memicu kritik baru, terutama mengingat sikap antikorupsi pemerintahan Anwar.

Ahmad Zahid ditahan atas tuduhan korupsi pada tahun 2018 setelah UMNO kehilangan kekuasaan. Ia menghadapi 12 dakwaan pelanggaran kepercayaan, 27 dakwaan pencucian uang, dan delapan dakwaan suap yang melibatkan lebih dari 31 juta ringgit dari yayasan keluarganya.

Jaksa menuduh bahwa uang yang dimaksudkan untuk amal disalahgunakan untuk keperluan pribadinya, termasuk untuk berbelanja dan melunasi kartu kreditnya. Lebih dari 110 saksi telah bersaksi dalam kasusnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Rencana Insentif MBG Rp1 Triliun Tuai Kritik dari DPR

Kamis, 29 Oktober 2026 | 15:47

Silfester Matutina Diduga Masuk List Saksi Sidang Ijazah Jokowi

Minggu, 25 Oktober 2026 | 04:00

UPDATE

Perempuan Tani HKTI Terapkan Teknologi IoT, Pangkas Penggunaan Pupuk hingga 50 Persen

Minggu, 01 November 2026 | 12:32

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

PTKIN Siapkan Langkah agar Inovasi Mahasiswa Tak Berhenti di Ajang Lomba

Minggu, 01 November 2026 | 11:56

Kloter Pertama Haji 2027 Terbang 11 April, Ini Jadwal Lengkapnya

Minggu, 01 November 2026 | 11:50

Imigrasi Sudah Cegah Ahmad Dedi ke Luar Negeri Atas Permintaan KPK

Minggu, 01 November 2026 | 11:36

Puluhan Orang Diamankan Polisi saat Gerebek Kampung Bahari

Minggu, 01 November 2026 | 11:30

Maroko Sambut Keputusan PBB Akhiri Misi MINURSO di Sahara Barat

Minggu, 01 November 2026 | 11:17

Citra Polri Bisa Rusak Akibat Dua Kejadian Ini

Minggu, 01 November 2026 | 11:05

Ombudsman Ingatkan Polri Jaga Etika dan Hormati HAM saat Penggeledahan

Minggu, 01 November 2026 | 10:48

PPK Ajak Masyarakat Berperan bersama Presiden Prabowo Wujudkan Kedaulatan

Minggu, 01 November 2026 | 10:42

Selengkapnya