Berita

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar/Net

Publika

Operasi "Menghabisi Cak Imin dan PKB"

OLEH: TONY ROSYID
MINGGU, 17 SEPTEMBER 2023 | 08:12 WIB

KINI, peluru mulai diarahkan ke Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB yang akrab disapa Cak Imin. Pasalnya, bukan saja karena Cak Imin mendampingi Anies Baswedan, tapi lebih karena Cak Imin telah memperbesar peluang kemenangan bagi Anies Baswedan.

Setelah Cak Imin dan PKB gabung ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), operasi bertahun-tahun dalam rangka menghancurkan (black campign) terhadap Anies Baswedan, khususnya di kalangan Nahdhiyin Jawa Timur dan Jawa Tengah akhirnya kandas. Operasi stigmatisasi Anies sebagai tokoh kontra-NU menjadi berantakan dengan keputusan PKB mengusung Cak Imin sebagai cawapres Anies.

Stigmatisasi Anies dengan tuduhan politik identitas, tuduhan bahwa Anies didukung oleh kelompok intoleran, Anies dikerumuni oleh orang-orang di sekitarnya yang ekstrem kanan, kini berangsur mulai meredup. Pada akhirnya ini memberi kesimpulan bahwa semua tuduhan kepada Anies selama ini memang tidak ada faktanya. Secara substantif salah objek.


Meski Anies Baswedan telah lima tahun memimpin DKI Jakarta dan membuktikan bahwa semua tuduhan itu salah dan fitnah, tapi tidak cukup mempan untuk menghadapi gelombang operasi black campaign yang dijalankan secara sistemik dan dilakukan oleh orang-orang profesional. Baru setelah Cak Imin bergabung, mata dan kesadaran publik mulai terbuka bahwa tuduhan itu merupakan kampanye hitam belaka.

Cak Imin telah mengubah peta Pilpres 2024. Merapatnya Cak Imin ke Anies berhasil mengubah semua skenario Pilpres, khususnya terhadap Anies. Satu-satunya cara yang saat ini dianggap efektif untuk menghentikan kemenangan Anies adalah "Habisi Cak Imin dan PKB".

Seorang kawan kasih info, bahwa dana sudah cair untuk operasi habisi Cak Imin dan PKB. Info ini kuat karena datang dari orang yang mengaku terlibat dan terima dana.

Setelah sukses menggagalkan Khofifah untuk mendampingi Anies Baswedan, tapi nampaknya tidak terhadap Cak Imin. Secara politik, Cak Imin boleh dibilang satu kelas di atas Khofifah. Lebih matang karena lama telah menahkodai sebuah partai milik warga Nahdhiyin, yaitu PKB.

Operasi untuk hancurkan Cak Imin dan PKB akan dilakukan secara masif dan sistemik. Kabarnya melibatkan dana yang tidak sedikit. Pemanggilan Cak Imin oleh KPK dan pengungkitan kembali isu lama terkait kudeta di PKB adalah tahap awal untuk mengoperasi Cak Imin.

Ini menjadi kesempatan bagi Cak Imin untuk membuka kotak pandora soal kudeta. Dari keterangan Cak Imin, tidak ada kudeta di PKB. Informasi Cak Imin sepertinya telah mampu mengubah keyakinan publik. Detail, jelas dan diungkapkan oleh pelaku yang siap menghadirkan bukti dan saksi.

Pasca deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya (2/9), 70-80 persen peluru mulai fokus ditembakkan ke Cak Imin dan PKB. Ada logistik khusus yang kabarnya memang disiapkan untuk kerjain Cak Imin dan down grade PKB.

Operasi untuk menghabisi Cak Imin dan PKB butuh effort lebih besar. Sebab, Cak Imin ketum partai PKB yang notabene pemilihnya adalah warga NU. Pemilih PKB cukup fanatik, militan dan solid.

Dari sini operasi dimulai. Caranya? Pecah belah warga NU. Kabarnya, upaya ini akan dilakukan lebih gencar lagi. Mari kita lihat, kalau ini benar-benar terjadi, maka info tentang operasi itu layak untuk dipercaya.

Warga NU tidak semua pilih PKB. Ini betul. NU itu khittah dan tidak berpolitik praktis. Ini juga betul. Semua warga Nahdhiyin tahu bahwa NU sebagai organisasi itu netral. Tapi kenapa narasi ini kenceng setelah Cak Imin dideklarasikan jadi cawapres Anies? Mengapa ada yang mengancam kepada pihak-pihak tertentu untuk mendukung Anies-Cak Imin?

Cak Imin tidak mewakili NU secara struktural, ini juga betul. Tapi, apakah Cak Imin tidak mewakili warga Nahdliyin? Apakah PKB tidak mewakili suara Nahdhiyin? Bukankah pemilih PKB hampir semuanya warga Nahdhiyin? Terus siapa yang dianggap mewakili kaum Nahdhiyin di partai dan pilpres 2024?

Kalau nanti ada cawapres lain dari tokoh NU, mereka tentu layak disebut sebagai wakil dari kaum Nahdhiyin juga. Sama-sama mewakili kaum Nahdhiyin. Karena mengambil cawapres dari tokoh NU tujuannya memang ingin mendapatkan suara dari warga NU. Kan simple cara menyimpulkannya. Mengapa harus dipersoalkan?

Kelebihan Cak Imin, dia punya mesin partai. Cak Imin telah puluhan tahun menyuarakan kepentingan warga Nahdhiyin melalui parlemen. Kalau bukan PKB, partai mana yang all out memperjuangkan kepentingan warga NU? Nah, ini butuh strategi kelas tinggi kalau mau operasi terhadap Cak Imin.

Dengan operasi ini, akankah PKB terdown-grade suaranya? Atau justru ini menjadi spirit PKB untuk semakin solid.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Turbulensi Kepercayaan dalam Teropong Nobel Ekonomi

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 22:16

Jadi Tersangka KPK, Bupati Klaten Didepak PDIP

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:45

Kapolri Rangkul Ulama Jatim untuk Jaga Kamtibmas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:32

Ilham Habibie hingga Chappy Hakim Dianugerahi Golden PIN INACA

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 21:02

DPR: Kehadiran Kapolri di BEI Sinyal Negara Serius Menegakkan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 20:33

Ketua Gappura Minta DPR Turun Tangan Mediasi PHK dan GHS di Krakatau Steel

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:35

Walhi Soroti Tanggung Jawab Lintas Sektor dalam Penanganan Karhutla

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 19:28

Kementerian UMKM Pulihkan 908 Usaha Terdampak Bencana di Sumatera

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:51

Komjak Diminta Turun Tangan Teliti JPU di Kasus Febrie

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18:30

Surati Presiden Prabowo, YLKI Minta Menteri Bahlil Dicopot

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 17:49

Selengkapnya