Berita

Para narasumber acara NEC 2023 di Kendari yang diselenggarakan PP PMKRI/Ist

Politik

Gelar NEC 2023 di Kendari, PMKRI Dorong Pemerintah Perkuat Ketahanan Energi

SABTU, 16 SEPTEMBER 2023 | 03:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP-PMKRI) menggelar National Energy Conference (NEC) 2023, dengan tema "Memperkuat Ketahanan Energi untuk Masa Depan Berkelanjutan" di Hotel Azizah, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Kamis (14/9).

Ketua Presidium PP PMKRI Tri Natalia Urada dalam sambutan pembukaan menyampaikan, isu ketahanan energi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor kunci dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia yang

"Ketahanan dan keberlanjutan energi perlu menjadi perhatian kita bersama," ujar Tri dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/9).


Dia juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam upaya menggali dan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) untuk kesejahteraan masyarakat.

"Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan energi yang sustainable, diperlukan adanya kolaborasi untuk menggali potensi-potensi energi baru dan terbarukan serta mengoptimalkan penggunaanya untuk pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Indonesia," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Energi dan SDA PP PMKRI, Kilianus Paliling menyampaikan, bahwa National Energy Conference merupakan langkah konkret PMKRI dalam berkontribusi pemikiran untuk memperkokoh ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

"PMKRI sebagai organisasi yang basisnya adalah kaum intelektual, mengambil peran dalam menggaungkan isu ketahanan energi untuk masa depan berkelanjutan, dengan menggandeng berbagai stakeholder. Salah satu wujud konkretnya dengan kegiatan Konferensi Energi Nasional ini," ungkapnya.  

"Kita bersama-sama menggali ide-ide dan gagasan untuk kemudian memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan berkaitan dengan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan," jelas Kili.

Dia juga menyampaikan bahwa saat ini Indonesia masih sangat tergantung pada energi fosil yang terbatas dan tidak ramah lingkungan.

"Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini ketergantungan Indonesia terhadap energi hasil fosil masih sangat tinggi kurang lebih 80 persentasenya. Kita juga ketahui bahwa energi fosil merupakan energi unrenewable yang menyumbang emisi gas karbon sangat besar," paparnya.

Masih kata Kili, sudah semestinya pemerintah memberikan fokus perhatian terhadap ketahanan energi dan pengelolaan energi yang berkelanjutan

"Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah memberikan fokus pada ketahanan energi yang berbasis pada energi yang berkelanjutan. Ada beberapa potensi alternatif energi baru dan terbarukan yang perlu dieksplor lebih masif lagi oleh pemerintah, seperti energi surya, energi air, bio energi, panas bumi dan lainnya yang sifatnya renewable," bebernya.

Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah mesti memberikan subsidi untuk penggunaan dan pengelolaan EBT.

"Subsidi terhadap pengelolaan dan penggunaan energi baru terbarukan perlu didorong oleh pemerintah, sembari mendorong pengurangan penggunaan energi fosil yang terbatas, dan tidak ramah lingkungan untuk mencapai visi Indonesia Net Zero Emission (NZE ) 2060," pungkasnya.

Acara yang dibuka secara Daring oleh Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Republik Indonesia itu dihadiri oleh beberapa pembicara.

Di antaranya; Restu Hapsari (Komisaris PT. Rekayasa Industri); Irto Ginting (Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga); Moch. Andi Achaminoerdin (GM PT. PLN Sulselrabar); DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa (Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center-IKAL SC); Polda Sultra yang diwakili oleh Ditreskrimum, Lembaga Cipayung Plus Sultra dan Kota Kendari, Badan Eksekutif Mahasiswa kampus se-Kota Kendari, serta tamu undangan lainnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya