Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

PDIP Ingin Pilpres 2 Paslon, Pangi Syarwi: Mencerminkan Kekhawatiran Kalah di Pemilu

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 19:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menginginkan pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon, semakin menguatkan indikasi adanya upaya yang sangat serius dari penguasa saat ini, untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/9).

Menurutnya, intervensi politik semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena demokrasi seharusnya mempromosikan partisipasi terbuka, setara, dan adil.


"Ketika ada upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan membatasi jumlah peserta/kandidasi, apakah hal ini sesuai dengan semangat demokrasi atau hanya upaya untuk mempertahankan dominasi politik semata," katanya.

Pangi melanjutkan, kecurigaan adanya upaya mempertahankan dominasi politik ini semakin diperkuat dengan data terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting, yang mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat (40,3 persen) percaya ada intervensi penguasa untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden.

"Hal ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses politik," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Hasto tersebut lebih mencerminkan adanya kekhawatiran tentang potensi kekalahan kalau pasangan calon presiden lebih dari dua dan terjadi pemilihan putaran kedua.

"Sangat traumatik bagi PDIP dan berpotensi menggoyahkan dominasi mereka, itu artinya PDIP tidak siap kalau pemilu ada dua putaran. Dengan dua pasang capres pemilu akan berlangsung dengan satu putaran pemilu saja," tutupnya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

KPK Panggil Pejabat Perum Bulog di Kasus Korupsi Penyaluran Bansos Beras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:27

DPR Terima Masukan Buruh untuk RUU Ketenagakerjaan, FSP BUMN Bersatu Ikut Hadir

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:22

GOTO Bantah Didepak MSCI karena Kinerja, Sebut Keputusan Bersifat Teknis

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:17

Bos Narkoba Kampung Bahari Ditangkap Saat Penggerebekan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:11

KPK Periksa Ketua DPD PAN Jakut Bebizie Sri Mulyati di Kasus Rita Widyasari

Kamis, 13 Agustus 2026 | 12:05

Penangguhan Bansos Pelaku Judol Harus Beri Efek Jera

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:33

Calon Hakim Agung Hari Sih Advianto Tawarkan Desain Baru Hukum Pajak

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:28

Pemberdayaan Perempuan Lewat MBG Perkuat Kesejahteraan Keluarga

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:24

Ini Alasan MSCI Depak GOTO dari Indeks

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:20

Bantah Kejar Pajak Kontrakan, Purbaya: Nggak Ada Perintah Itu

Kamis, 13 Agustus 2026 | 11:17

Selengkapnya