Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

PDIP Ingin Pilpres 2 Paslon, Pangi Syarwi: Mencerminkan Kekhawatiran Kalah di Pemilu

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 19:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menginginkan pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon, semakin menguatkan indikasi adanya upaya yang sangat serius dari penguasa saat ini, untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/9).

Menurutnya, intervensi politik semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena demokrasi seharusnya mempromosikan partisipasi terbuka, setara, dan adil.


"Ketika ada upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan membatasi jumlah peserta/kandidasi, apakah hal ini sesuai dengan semangat demokrasi atau hanya upaya untuk mempertahankan dominasi politik semata," katanya.

Pangi melanjutkan, kecurigaan adanya upaya mempertahankan dominasi politik ini semakin diperkuat dengan data terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting, yang mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat (40,3 persen) percaya ada intervensi penguasa untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden.

"Hal ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses politik," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Hasto tersebut lebih mencerminkan adanya kekhawatiran tentang potensi kekalahan kalau pasangan calon presiden lebih dari dua dan terjadi pemilihan putaran kedua.

"Sangat traumatik bagi PDIP dan berpotensi menggoyahkan dominasi mereka, itu artinya PDIP tidak siap kalau pemilu ada dua putaran. Dengan dua pasang capres pemilu akan berlangsung dengan satu putaran pemilu saja," tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Jaksa Agung: Ini Saatnya, Badai Harus Berlalu

Rabu, 02 September 2026 | 22:09

Dugaan Pelanggaran Etik, Perwira Polri Dilaporkan ke Propam

Rabu, 02 September 2026 | 21:49

BPOM Butuh Anggaran Rp2,4 Triliun, Rp509 Miliar Khusus Kawal MBG

Rabu, 02 September 2026 | 21:21

DPR Minta Pelaku Pembakaran Hutan Dihukum Mati

Rabu, 02 September 2026 | 21:04

Halmahera Tengah Diguncang Gempa, Belasan Rumah dan Faskes Rusak

Rabu, 02 September 2026 | 20:45

Polri Ujung Tombak Demokrasi dalam Aksi 27 Agustus

Rabu, 02 September 2026 | 20:22

Keluarga Indonesia Diajak Siapkan Warisan Bermakna

Rabu, 02 September 2026 | 19:46

Dari Rival Menjadi Sekutu: Strategi Othello Prabowo

Rabu, 02 September 2026 | 19:30

Siswa Tak Libur di Tengah Kabut Asap, Kadisdik Kalteng Diminta Tak Asal Ambil Keputusan

Rabu, 02 September 2026 | 19:23

Indonesia Tak Bisa Akal-akali Alokasi Jemaah Haji dari Arab Saudi

Rabu, 02 September 2026 | 19:17

Selengkapnya