Berita

Ilustrasi/RMOLNetwork

Politik

PDIP Ingin Pilpres 2 Paslon, Pangi Syarwi: Mencerminkan Kekhawatiran Kalah di Pemilu

JUMAT, 15 SEPTEMBER 2023 | 19:43 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, yang menginginkan pemilihan presiden hanya diikuti dua pasangan calon, semakin menguatkan indikasi adanya upaya yang sangat serius dari penguasa saat ini, untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, lewat keterangan tertulisnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/9).

Menurutnya, intervensi politik semacam ini menjadi isu yang sangat sensitif, karena demokrasi seharusnya mempromosikan partisipasi terbuka, setara, dan adil.


"Ketika ada upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan membatasi jumlah peserta/kandidasi, apakah hal ini sesuai dengan semangat demokrasi atau hanya upaya untuk mempertahankan dominasi politik semata," katanya.

Pangi melanjutkan, kecurigaan adanya upaya mempertahankan dominasi politik ini semakin diperkuat dengan data terbaru dari Voxpol Center Research and Consulting, yang mengungkapkan bahwa mayoritas masyarakat (40,3 persen) percaya ada intervensi penguasa untuk mempengaruhi proses seleksi pasangan calon presiden.

"Hal ini mencerminkan tingkat ketidakpercayaan publik terhadap integritas proses politik," ujarnya.

Menurutnya, pernyataan Hasto tersebut lebih mencerminkan adanya kekhawatiran tentang potensi kekalahan kalau pasangan calon presiden lebih dari dua dan terjadi pemilihan putaran kedua.

"Sangat traumatik bagi PDIP dan berpotensi menggoyahkan dominasi mereka, itu artinya PDIP tidak siap kalau pemilu ada dua putaran. Dengan dua pasang capres pemilu akan berlangsung dengan satu putaran pemilu saja," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya