Berita

Pengamat politik Rocky Gerung dalam diskusi bersama BEM FEB Unila di GSG Pahoman, Lampung, Kamis (14/9)/RMOLLampung

Politik

Rocky Gerung: Mimbar Akademisi Bukan Punya Rektor atau Dekan

KAMIS, 14 SEPTEMBER 2023 | 22:38 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Upaya penghalang-halangan diskusi publik yang sejatinya digelar di Universitas Lampung (Unila) dinilai melanggar konstitusi.

"Kegiatan itu tidak boleh dibatalkan karena melanggar konstitusi. Setiap orang berhak punya pikiran dan setiap orang berhak untuk dibantah pikirannya," kata pengamat politik Rocky Gerung usai diskusi di GSG Pahoman, Bandar Lampung sebagaimana dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (14/9).

Sejatinya, Rocky Gerung menjadi salah satu pembicara dalam diskusi BEM FEB Unila bertema "Menatap Indonesia Maju: Tentang Masa Depan Global dan Middle Income-Trap" di Auditorium Pascasarjana FEB, Kamis (14/9).

Namun diskusi tersebut tidak mendapat izin dari Rektor Unila Prof Lusmeilia Afriani dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Prof Nairobi.

Setelah dilarang oleh kampus, BEM FEB Unila tetap nekat menggelar diskusi tersebut di GSG Pahoman, Bandar Lampung.

Kepada para mahasiswa, Rocky Gerung menyampaikan bahwa di dalam kampus seharusnya ada pertengkaran pikiran yang terjadi.

"Mimbar akademisi itu bukan milik rektor, bukan milik dosen dan dekan, tapi milik siapa pun orang yang berpikir. Disebut kampus kalau ada pertengkaran pikiran," kata dia.

Sehingga, tindakan pelarangan diskusi BEM FEB Unila merupakan sebuah penghinaan terhadap kaum intelektual.

"Saya ingin peristiwa ini kita ingat sebagai penghinaan terhadap kaum intelektual. Melarang mahasiswa, padahal konstitusi kita bilang, pemimpin tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa," tutup Rocky Gerung.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Karyawan Umbar Kesombongan Ejek Pasien BPJS, PT Timah Minta Maaf

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:37

Sugiat Santoso Apresiasi Sikap Tegas Menteri Imipas Pecat Pelaku Pungli WN China

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:30

KPK Pastikan Tidak Ada Benturan dengan Kortastipikor Polri dalam Penanganan Korupsi LPEI

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:27

Tabung Gas 3 Kg Langka, DPR Kehilangan Suara?

Minggu, 02 Februari 2025 | 15:10

Ken Martin Terpilih Jadi Ketum Partai Demokrat, Siap Lawan Trump

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:46

Bukan Main, Indonesia Punya Dua Ibukota Langganan Banjir

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:45

Larangan LPG di Pengecer Kebijakan Sangat Tidak Populis

Minggu, 02 Februari 2025 | 14:19

Smart City IKN Selesai di Laptop Mulyono

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:59

Salah Memutus Status Lahan Berisiko Besar Buat Rakyat

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:45

Hamas Sebut Rencana Relokasi Trump Absurd dan Tidak Penting

Minggu, 02 Februari 2025 | 13:26

Selengkapnya