Berita

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo di Balai Kota DKI Jakarta/Ist

Nusantara

Kurangi Polusi Udara, Pemprov DKI Kaji Penggunaan Pipa Gas sebagai Energi Alternatif

RABU, 13 SEPTEMBER 2023 | 08:56 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta tengah mengupayakan pembangunan jaringan gas pipa bagi masyarakat DKI Jakarta.

Rencana tersebut dibahas Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia Kartika Wirjoatmodjo di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (12/9).

Heru mengatakan, upaya tersebut dilakukan untuk memberikan energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat.


"Diskusi terkait pengembangan jaringan gas supaya masyarakat punya alternatif energi," kata Heru dikutip Rabu (13/9).

Selain itu, pemasangan pipa gas bagi warga tersebut juga dilakukan untuk mengurangi polusi udara.

Wakil Menteri BUMN RI Kartika Wirjoatmodjo menuturkan, pihaknya sedang membahas pengonversian diesel untuk diubah menjadi listrik agar lebih ramah lingkungan.

Hal tersebut dilakukan dengan melihat kondisi masih banyak penggunaan diesel di berbagai industri.

"Mengenai energi hijau, di Jakarta ini kan tantangannya polusi. Kita lagi cari solusi-solusi, bagaimana menggunakan energi hijau lebih luas dan untuk mendorong supaya penggunaan diesel dikonversi menggunakan listrik," kata Kartika.

Saat ini, kata Kartika, pihaknya dalam tahap pemetaan wilayah agar ke depan masyarakat Jakarta dapat menggunakan pipa gas sebagai energi alternatif.

Tidak hanya itu, ia juga mendorong penggunaan produk bahan bakar yang bisa mengurangi emisi gas kendaraan dan berdampak pada menurunnya polusi udara.

"Kalau bisa penggunaan diesel seperti di perumahan, mal, dan tempat-tempat lain bisa berkurang. Juga pengguna kendaraan bermotor dari masyarakat kelas atas agar bergeser menggunakan Pertamax Green, karena menurunkan emisi secara signifikan, yaitu sebesar 30%," kata Kartika.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya