Berita

Komisioner KPU Lampung Titik Sutriningsih/Dok KPU Lampung

Nusantara

Respons Wacana Jadwal Pilkada 2024 Dimajukan, KPU Lampung Gercep Bahas NPHD

SELASA, 12 SEPTEMBER 2023 | 17:02 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung meminta kepada KPU di 15 kabupaten/kota untuk segera melakukan pembahasan anggaran Pilkada 2024 dengan Pemda masing-masing. Permintaan ini terkait dengan wacana jadwal Pilkada yang maju menjadi September dari jadwal sebelumnya pada November 2024.

Komisioner KPU Lampung Titik Sutriningsih mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi dengan KPU kabupaten/kota membahas anggaran Pilkada 2024, pada Jumat lalu (8/9).

"Beberapa poin yang disampaikan mengenai wacana pelaksanaan Pilkada akan dimajukan pada September 2024," kata Titik, dikutip Kantor Berita RMOLLampung, Senin (12/9).


Titik melanjutkan, dalam surat KPU Nomor 725, KPU dapat melakukan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024 sebelum tahapan dimulai.

"Jadi apabila memang dikeluarkan Perppu, dan Pilkada dimajukan pada September, maka kita akan gerak cepat," ujarnya.

Sejauh ini, lanjut Titik, ada KPU di daerah sudah yang melakukan pembahasan dengan pemda, meski ada juga yang masih proses.

"Kita usahakan proses NPHD dilakukan dalam satu waktu dan satu tempat secara serentak, nanti akan dibahas lagi sambil menunggu Perppu," terangnya.

Adapun anggaran Pilkada 2024 adalah Rp311 miliar. Proses pencairannya akan dilakukan 60 persen pada tahap pertama dan 40 persen pada 6 bulan sebelum Pilkada. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya