Ilustrasi Pj Walikota Bekasi/Net
Penjabat (Pj) Walikota Bekasi yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diduga sarat dengan kepentingan politik. Karena nama yang diusulkan berbeda dengan yang diajukan DPRD Kota Bekasi maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
"Kuatnya kepentingan politik oknum di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pj Kepala Daerah yang diplot oleh Kementerian di luar usulan DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Provinsi Jawa Barat mulai menuai penolakan, seperti penolakan yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat," ujar pengamat Kebijakan Publik dan Politik Kota Bekasi, Mulyadi, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Senin (11/9).
Raden Gani, sambung Mulyadi, yang santer dikabarkan akan menjadi Pj Walikota Bekasi, adalah sosok yang tidak diusulkan secara resmi oleh DPRD Kota Bekasi dan Gubernur Jawa Barat.
"Jika Pj Walikota ditentukan oleh oknum eselon satu di Kemendagri dengan mengabaikan usulan DPRD dan Gubernur. Buat apa ada proses usulan jika yang dijadikan sekehendak mereka. Untuk itu, kami atas nama warga Kota Bekasi menolak keras adanya Pj Boneka Walikota," tegasnya.
Selain itu, dia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar berhati-hati dalam menentukan penunjukkan Pj kepala daerah untuk Kota Bekasi. Dirinya yakin Tito tidak ikut dalam kongkalikong penentuan tersebut.
Berdasarkan informasi yang didapatnya, ini diduga terkait dengan kepentingan Ridwan Kamil, mantan Gubernur Jawa Barat di Pilkada Kota Bandung.
"Mendagri harus memperhatikan beberapa hal untuk mencegah konflik kepentingan dalam pemilihan Pj Walikota Bekasi, dengan mengusut latar belakang dan relasi politik kandidat, karena jelas apa yang disampaikan Tri Adhianto Tjahyono awal mula akan terjadi di Kota Bekasi," bebernya.
"Politik kepentingan tidak bisa dihindarkan pastinya, dan tidak baik bagi keberlangsungan demokrasi di Kota Bekasi tentunya. Misi untuk menegakkan good governance akan sangat sulit untuk direalisasikan, sehingga berpotensi menjadi celah oknum tertentu menitipkan kepentingan politiknya. Netralitas penyelenggaraan pemerintahan harus dipastikan terjaga. Ini kan sangat-sangat strategis sekali, posisi Penjabat Kepala Daerah," ujar aktivis GMNI tersebut.
Selain itu, jika Pj Walikota Bekasi titipan oknum di Kemendagri dan di belakangnya ada mantan Gubernur Jabar, ia berharap agar DPRD Kota Bekasi bersikap terhadap hal itu.
"Pj Walikota Bekasi yang di-setting oleh oknum petinggi di Kemendagri jelas ini ada konspirasi, dan Pj boneka belum tentu orang yang memahami Kota Bekasi. Oleh karena itu, DPRD Kota Bekasi harus bersikap, jika usulannya diabaikan," terangnya.
Berdasarkan informasi yang dia terima, calon Pj Walikota Bekasi yang santer akan diplot adalah Raden Ghani Muhammad, pejabat di Kemendagri yang di luar usulan.
Kuat dugaan, Raden Ghani mendapat dukungan dari Walikota Bekasi, Tri Adhianto, dan pejabat Sekjen Kemendagri.
"Raden Ghani dapat dukungan dari Walikota Bekasi Tri Adhianto yang bermain dengan RK, mantan Gubernur Jabar dan oknum eselon 1 Kemendagri," sebutnya.
Meski baru rumor, ia berkeyakinan Mendagri bisa lebih hati-hati dalam mengambil keputusan untuk menentukan Penjabat Walikota Bekasi.
"Namun saya yakin Pak Menteri Dalam Negeri dapat mengambil sikap tegas untuk bisa memutuskan yang terbaik bagi Kota Bekasi dengan menunjuk dan memilih Pj Walikota yang sesuai dengan keinginan masyarakat di Kota Bekasi yang berdasarkan usulan dari DPRD-nya," tandasnya.
