Berita

Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio/Net

Politik

Soal Koalisi Capres-Cawapres, Hensat: Elite Sedang Pertontonkan Politik Tanpa Publik

SENIN, 11 SEPTEMBER 2023 | 01:17 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Politik tanpa publik tengah dipertontonkan para elit politik yang ingin kebutuhan dan keinginannya tercapai dalam menentukan koalisi menuju Pilpres 2024 mendatang.

Bahkan, kata pendiri lembaga survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) Hendri Satrio, politik tanpa publik itu sudah dipertontonkan ketika deklarasi Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pesan disampaikan Hensat, sapaan karibnya, dalam acara diskusi Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita bertema "Dinamika Pilpres 2024 Pasca Deklarasi Anies-Muhaimin" secara virtual, Minggu malam (10/9).


Dijelaskan Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin menunjukkan politik tanpa publik, karena masyarakat dipersilakan untuk menonton dan menyaksikan, serta tidak perlu didengar keinginannya.

"Politik tanpa publik ini kalau diteruskan, akan tidak bagus sebetulnya. Karena masyarakat akhirnya memang dibutuhkan oleh negara hanya 5 tahun sekali, perhitungannya adalah kemenangan, kemudian perhitungannya adalah elektoral," ujar Hensat.

Selain itu kata Hensat, deklarasi Anies-Cak Imin memperlihatkan persaingan yang sangat tajam, yakni terjadi persaingan elektoral antara partai politik. Hal itu terlihat antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem.

"Tentu saja ada irisan pemilih, yang akhirnya dicari jalan keluar oleh Nasdem dengan memilih satu tokoh yang tidak punya irisan sama sekali, dan itu menurut saya pilihan jitu juga karena PKB dan PKS pun itu tidak ada irisan pemilih," kata Hensat.

Hensat meyakini, nampaknya masyarakat harus bersiap untuk menyaksikan munculnya politik tanpa publik di koalisi-koalisi lainnya.

"Nah kembali ke tadi yang politik tanpa publik itu, harusnya tidak terjadi lagi," pungkas Hensat.

Dalam acara ini, juga dihadiri narasumber lainnya, yakni Profesor Siti Zuhro, Profesor Ali Munhanif, Khoirul Umam, Mulyadi, dan Ujang Komarudin.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

Kapolda Metro Buka UKW: Lawan Hoaks, Jaga Jakarta

Selasa, 16 Desember 2025 | 22:11

Aktivis 98 Gandeng PB IDI Salurkan Donasi untuk Korban Banjir Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:53

BPK Bongkar Pemborosan Rp12,59 Triliun di Pupuk Indonesia, Penegak Hukum Diminta Usut

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:51

Legislator PDIP: Cerita Revolusi Tidak Hanya Tentang Peluru dan Mesiu

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:40

Mobil Mitra SPPG Kini Hanya Boleh Sampai Luar Pagar Sekolah

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:22

Jangan Jadikan Bencana Alam Ajang Rivalitas dan Bullying Politik

Selasa, 16 Desember 2025 | 21:19

Prabowo Janji Tuntaskan Trans Papua hingga Hadirkan 2.500 SPPG

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Trio RRT Harus Berani Masuk Penjara sebagai Risiko Perjuangan

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:54

Yaqut Cholil Qoumas Bungkam Usai 8,5 Jam Dicecar KPK

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:47

Prabowo Prediksi Indonesia Duduki Ekonomi ke-4 Dunia dalam 15 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 20:45

Selengkapnya