Bentrok Pulau Rempang, Pemerintah Bertanggung Jawab Pulihkan Mental Anak-Anak

Pemerintah harus menghentikan segala upaya tindakan represif kepada masyarakat di Pulau Rempang. Bukan hanya melukai hati masyarakat, tindakan ini juga membuat anak-anak trauma.

Tokoh Perempuan Provinsi Kepulauan Riau yang juga Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kepulauan Riau, Suryani, mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi ini.

"Dengan banyaknya anak-anak yang terdampak gas air mata, itu akan meninggalkan trauma bagi anak dan pemerintah harus bertanggung jawab dalam memulihkan mental anak-anak di Rempang ini," kata Suryani, lewat keterangan tertulisnya, Minggu (10/9).

Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Kepulauan Riau ini mengatakan, aparat di lapangan harus memahami kondisi lapangan sebelum bertindak.

"Petugas harus tahu apakah ada sekolah di sekitar konflik. Jika ada, maka evakuasi terlebih dahulu anak-anak tersebut atau tidak ada tembakan gas air mata, karena nanti anak-anak akan terdampak," ujar wanita yang aktif sebagai konselor keluarga ini.

Suryani juga meminta evaluasi petugas secara menyeluruh dalam penanganan lahan Proyek Strategi Nasional (PSN) untuk menjadikan Rempang Eco City ini.

"Sekali lagi saya tidak menolak investasi. Tetapi jangan sampai ada masyarakat yang merasa dirugikan dalam pengembangan kawasan ini. Khususnya bagi masyarakat pesisir yang sudah berpuluh-puluh tahun berada di sana," tukas Suryani.

Warga setempat mendapat perlakukan represif aparat gabungan Polri dan Korps Angkatan Laut Tentara Nasional Indonesia (TNI AL) dalam insiden penolakan relokasi di Pulau Rempang, Batam, pada Kamis (7/9). Bahkan, akibat bentrokan ini sejumlah anak sekolah dasar (SD) dilarikan ke posko-posko medis karena terkena gas air mata.

Warga melakukan aksi penolakan relokasi dan penggusuran terhadap kelompok masyarakat adat Kampung Melayu Tua di Pulau Rempang. Program Strategis Nasional Kawasan Rempang Eco-City seolah telah menggusur mereka yang sudah menempati tanah adat Melayu Tua itu sejak 1834 silam.