HMS Center: Jika Tidak Selesai, Persoalan Utang Negara Bisa Hambat Pemulihan Ekonomi

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Presiden Joko Widodo harus bisa menjelaskan keuntungan apa saja yang sudah didapatkan negara dari utang luar negeri.

Pasalnya, kata Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, jumlah utang pada akhir Mei 2023 tercatat sebesar 398,3 miliar dolar AS.

Hardjuno mengatakan, persoalan utang bukan hanya soal bunga. Tetapi, efek domino dalam menjaga keuangan negara untuk pemulihan ekonomi dan menjaga marwah di kancah internasional.

"Persoalan utang luar negeri ini bila tidak diselesaikan dengan baik akan dapat menghambat pemulihan ekonomi dan menjatuhkan martabat bangsa Indonesia di mata dunia," ujar Hardjuno, kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (9/9).

Sampai hari ini, kata Hardjuno lagi, belum ada data konkret yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penggunaan utang Indonesia terhadap pembangunan yang produktif.

"Utang seharusnya digunakan secara efisien untuk proyek-proyek yang benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi Indonesia," tuturnya.

Alih-alih menyaksikan hasil pembangunan, lanjutnya, masyarakat harus menonton banyaknya pejabat korupsi dari anggaran yang seharusnya untuk menopang pembangunan.

"Berapa banyak kasus korupsi di infrastruktur. Menteri, bupati, sampai kades banyak dipenjara gara-gara infrastruktur yang duitnya dari utang,” cetusnya.

Hardjuno menekankan lagi, agar Presiden Jokowi bisa lebih transparan dalam penggunaan anggaran negara. Apalagi, yang diterima dari utang.

"Jokowi harus jelaskan sebelum pemerintahannya berakhir," tandasnya.