Berita

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Soal Polusi Udara, Pemerintah Beraninya Sama Rakyat Kecil

SABTU, 09 SEPTEMBER 2023 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah menekan polusi udara di Jakarta dinilai lebih banyak memberatkan rakyat kecil. Salah satu wujudnya adalah tilang uji emisi terhadap kendaraan bermotor.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, penyebab utama polusi udara bukan hanya dari kendaraan bermotor, melainkan juga asap pembangkit listrik mandiri yang ada di sekitar Jakarta.

Ia pun meminta pemerintah lebih bertindak tegas menertibkan operasional pembangkit listrik mandiri dibanding menilang kendaraan bermotor masyarakat.


“Yang kakap dulu ditindak, bukan malah mengejar rakyat kecil dengan menilang motor. Buat solusi kok yang merugikan rakyat kecil melulu,” tegas Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

Pemerintah, kata Mulyanto, harus berani menindak perusahaan pembangkit listrik batu bara mandiri ini, karena terbukti menjadi sumber polusi.

“Periksa apakah jumlah buangan asap masing-masing pembangkit sudah sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Bila melebihi, maka harus diberikan sanksi dan diganti dengan menggunakan listrik dari PLN," kata Mulyanto.

Selain itu, pemerintah juga harus adil dan serius dalam mengatasi serta mengantisipasi polusi udara.

“Jangan rakyat kecil melulu yang dicari-cari kesalahannya. Sementara industri malah dibiarkan keleluasaan, meskipun sudah jelas-jelas menjadi penyebab tingginya polusi udara,” tandasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya