Berita

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto/Net

Politik

Soal Polusi Udara, Pemerintah Beraninya Sama Rakyat Kecil

SABTU, 09 SEPTEMBER 2023 | 10:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Upaya pemerintah menekan polusi udara di Jakarta dinilai lebih banyak memberatkan rakyat kecil. Salah satu wujudnya adalah tilang uji emisi terhadap kendaraan bermotor.

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto mengatakan, penyebab utama polusi udara bukan hanya dari kendaraan bermotor, melainkan juga asap pembangkit listrik mandiri yang ada di sekitar Jakarta.

Ia pun meminta pemerintah lebih bertindak tegas menertibkan operasional pembangkit listrik mandiri dibanding menilang kendaraan bermotor masyarakat.


“Yang kakap dulu ditindak, bukan malah mengejar rakyat kecil dengan menilang motor. Buat solusi kok yang merugikan rakyat kecil melulu,” tegas Mulyanto dalam keterangannya, Sabtu (10/9).

Pemerintah, kata Mulyanto, harus berani menindak perusahaan pembangkit listrik batu bara mandiri ini, karena terbukti menjadi sumber polusi.

“Periksa apakah jumlah buangan asap masing-masing pembangkit sudah sesuai dengan ambang batas yang ditentukan. Bila melebihi, maka harus diberikan sanksi dan diganti dengan menggunakan listrik dari PLN," kata Mulyanto.

Selain itu, pemerintah juga harus adil dan serius dalam mengatasi serta mengantisipasi polusi udara.

“Jangan rakyat kecil melulu yang dicari-cari kesalahannya. Sementara industri malah dibiarkan keleluasaan, meskipun sudah jelas-jelas menjadi penyebab tingginya polusi udara,” tandasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya