Berita

Aksi protes menuntut kebebasan Tibet/Net

Dunia

Di Lokasi KTT G20, Warga Tibet Tuntut China Angkat Kaki: Kami Ingin Bebas!

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 22:39 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Lebih dari seratus pengungsi Tibet melakukan protes di New Delhi untuk menuntut agar China segera angkat kaki dari wilayah tersebut dan persoalan ini dibahas selama KTT G20.

Aksi protes ini dilakukan pada Jumat (8/9) dan sehari sebelumnya, Kamis (7/9). Protes dilakukan di sekitar Pragati Maidan, lokasi KTT G20.

Para pengunjuk rasa, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga orang tua, membawa bendera Tibet dan meneriakkan slogan-slogan "kami ingin kebebasan" dan "Tibet milik rakyat Tibet".


“China telah merebut negara kami, itulah sebabnya kami ingin memberikan pesan bahwa China bukanlah negara yang dapat dipercaya,” ujar Presiden Kongres Pemuda Tibet, Gonpo Dhundup, seperti dimuat Reuter.

Sementara itu, Presiden China Xi Jinping sendiri tidak akan menghadiri KTT G20 dan akan diwakili oleh Perdana Menteri Li Qiang.

“Kami mengajukan permintaan kepada Perdana Menteri kami Narendra Modi dan para pemimpin global lainnya untuk membahas Tibet selama KTT G20,” lanjut Dhundup.

China mengirimkan pasukan ke Tibet pada tahun 1950, menyebut tindakan tersebut sebagai “pembebasan damai”. Sejak saat itu China telah memerintah negara pegunungan terpencil tersebut.

Meskipun kelompok hak asasi manusia dan masyarakat Tibet telah melontarkan tuduhan adanya "genosida budaya" dan kontrol ketat terhadap agama, bahasa, pendidikan, dan tenaga kerja di bawah pemerintahan China, Beijing membantah adanya pelanggaran hak asasi manusia masyarakat Tibet.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya