Berita

Hendri Satrio/Net

Politik

Hensat: Ridwan Kamil Cawapres Ganjar Sulit Terealisasi

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 20:12 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Mencuatnya nama Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ridwan Kamil, yang digadang-gadang cocok sebagai bakal Cawapres Ganjar Pranowo, dinilai sulit terealisasi.  

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, mengatakan itu lewat keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, beberapa saat lalu, Jumat (8/9).

Hensat, sapaan akrabnya, mengurai, Ridwan Kamil setidaknya harus melewati beberapa tahap untuk menjadi bakal Cawapres Ganjar Pranowo.  


“Dan itu tidak mudah,” tandasnya.

Ridwan Kamil, kata Hensat, memerlukan izin dari Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, yang kini tengah berjuang untuk dipilih sebagai kandidat Cawapres Prabowo Subianto.

Selain itu, Kang Emil, sapaan akrabnya, juga belum lama menjadi kader partai berlambang beringin itu. Belum lagi posisi politik Golkar yang saat ini ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) bersama PAN dan Gerindra.

“Maka, jika ingin pindah koalisi, Golkar membutuhkan izin dari Presiden Jokowi,” jelas Hensat.

Tantangan Kang Emil selanjutnya, tambah dia, harus mendapat izin dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Hensat, izin itu semakin sulit, karena dalam sejarahnya PDIP belum pernah mencalonkan wakil presiden yang berpotensi menjadi rival di Pemilu berikutnya.

“Nah, andai Ganjar menang dan RK menjadi Wapres, di Pemilu berikutnya Ridwan Kamil berpotensi jadi lawan petugas partainya, itu sangat dihindari,” urainya.

Meski begitu, Hensat menilai peluang Ridwan Kamil menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo bukan hal yang tidak mungkin, meski cukup rumit.

“Nah, kita lihat saja, apakah ketiga tahapan itu memungkinkan dilalui RK? Selamat berjuang Kang!” tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya