Berita

Aplikasi Gowaslu/Ist

Politik

Ini Cara Mudah Masyarakat Laporkan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

JUMAT, 08 SEPTEMBER 2023 | 12:55 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di setiap tahapan yang berjalan bisa dilakukan masyarakat dengan mudah. Sebab, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membuka ruang partisipasi dalam pengawasan melalui beberapa metode. maju di Pilpres 2024.

Perkembangan teknologi informasi setidaknya menjadi pemicu Bawaslu untuk semakin membuka ruang pengawasan partisipatif. Setidaknya, hal itu nampak dari penggunaan media sosial atau platform digital dijadikan instrumen publikasi dan ruang pelaporan masyarakat. maju di Pilpres 2024.

Hingga hari ini, Kantor Berita Politik RMOL mendapati akun resmi media sosial Bawaslu terverifikasi di media sosial terkenal seperti Facebook, Instagram, Twitter, hingga Tik Tok. maju di Pilpres 2024.


Di samping itu, juga terdapat website resmi bawaslu.go.id, sigaplapor.bawaslu.go.id, hingga aplikasi berbasis android yang bisa diunduh masyarakat bernama Gowaslu dan Form A Laporan. maju di Pilpres 2024.

Kesempatan pelaporan melalui kanal-kanal digital tersebut, khususnya melalui aplikasi Gowaslu cukup mudah, karena masyarakat cukup mengunduh dan mengisi beberapa komponen penting pelaporan maju di Pilpres 2024.

Langkah pertama setelah mengunduh aplikasi, masyarakat diharuskan membuat akun terlebih dahulu di aplikasi Gowaslu, yakni dengan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama Lengkap, Alamat Email, dan Nomor handphone maju di Pilpres 2024.

Setelah itu, masyarakat yang mendaftar akan mendapat user name dan password yang dikirim melalui pesan singkat atau email, yang nantinya bisa digunkan untuk masuk ke dalam sistem aplikasi. maju di Pilpres 2024.

Setelah berhasil masuk ke dalam aplikasi, pelaporan dapat dilakukan dengan cara mengklik "Buat Laporan" kemudian pilih jenis pelaporan yang sesuai dengan kategori diantaranya Data Pemilih, Alat Peraga Kampanye, Kampanye Politik Uang. maju di Pilpres 2024.

Dalam Data Pemilih, terbagi lagi menjadi empat kategori yaitu pPmilih belum terdaftar, Pemilih sudah meninggal, Pemilih di bawah umur, dan Pemilih terdaftar ganda. maju di Pilpres 2024.

Setelah memilih kategori pelaporan, pelapor harus melengkapi data-data misalnya tanggal kejadian, waktu kejadian, alamat, dan barang bukti berupa foto. maju di Pilpres 2024.

Setiap laporan yang diterima oleh Bawaslu akan diteliti terlebih dahulu sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) untuk memastikan syarat formal dan materil. maju di Pilpres 2024.

Bila persyaratan yang disampaikan belum memenuhi syarat, Bawaslu akan memberikan tenggat waktu selama tiga hari kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal maupun materil tersebut. maju di Pilpres 2024.

Metode lain yang bisa diaplikasikan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu, adalah dengan mendatangi langsung kantor-kantor Bawaslu di tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota. maju di Pilpres 2024.

Pelanggaran Pemilu dapat langsung dilaporkan ke "Pojok Pelaporan, dan nantinya pelapor akan diminta untuk mengisi data diri, pihak yang dilaporkan, tempat kejadian perkara, dan dugaan pelanggaran yang diadukan. maju di Pilpres 2024.

Setelah masyarakat membuat laporan, Bawaslu akan memprosesnya paling lama tujuh hari kerja. Sedangkan untuk pelaporan mengenai pelanggaran kode etik Pemilu akan diteruskan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dilakukan penyelesaian. maju di Pilpres 2024.

Dalam praktiknya, Bawaslu mempunyai ketentuan yang telah diatur UU 7/2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang terkait pelaporan, khususnya mengenai syarat-syarat formal dan materil dokumen yang harus dilengkapi. maju di Pilpres 2024.

Berikut ini syarat formal dan materil yang disediakan masyarakat ketika melapor: maju di Pilpres 2024.

1. Warga Negara Indonesia (WNI), Pemantau Pemilihan, atau Peserta Pemilihan maju di Pilpres 2024.

2. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu maksimal 7 hari setelah dugaan pelanggaran ditemukan maju di Pilpres 2024.

3. Keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi, Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas dan, Tanggal dan waktu pelaporan maju di Pilpres 2024.

4. Identitas Pelapor berupa nama dan alamat terlapor maju di Pilpres 2024.

5. Peristiwa dan uraian kejadian maju di Pilpres 2024.

6. Waktu dan tempat peristiwa terjadi maju di Pilpres 2024.

7. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut maju di Pilpres 2024.

8. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Bea Cukai Sita 1.435 Bale Pakaian Bekas Ilegal Senilai Rp11,4 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:26

Bea Cukai Gagalkan 30 Kontainer Berisi Beras-Garam hingga Balpres, Nilainya Rp27,3 Miliar

Selasa, 22 September 2026 | 12:14

Lulus Kuliah, Sarjana SGU Ditantang Adaptif Hadapi Perubahan

Selasa, 22 September 2026 | 12:03

KPK Bakal Dalami Keterlibatan Dua Dirjen ATR/BPN yang Belum Jadi Tersangka

Selasa, 22 September 2026 | 11:55

Keselamatan Warga Harus Diprioritaskan di Tengah Banjir Bandang Solok

Selasa, 22 September 2026 | 11:51

Menlu Sugiono Serukan Langkah Nyata Group Eight Hentikan Krisis Gaza

Selasa, 22 September 2026 | 11:49

Harga Bitcoin Melonjak 6,66 Persen ke 86.614 Dolar AS

Selasa, 22 September 2026 | 11:47

Parpol Nonparlemen Bakal Kesulitan Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Selasa, 22 September 2026 | 11:37

NPCT1 Pastikan Tidak Ada Korban Pasca-Kebakaran Kontainer

Selasa, 22 September 2026 | 11:32

Sjafrie Apresiasi Jepang, dari Kemitraan Pertahanan hingga Bantuan Chinook

Selasa, 22 September 2026 | 11:05

Selengkapnya