Berita

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono/Ist

Politik

Dewan Pakar Gerindra: Pendamping Prabowo Harus Ngerti Ekonomi

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 20:46 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pembenahan ekonomi nasional ke depan menjadi fokus Bakal Capres Prabowo Subianto. Hal tersebut turut menjadi kriteria dari sosok bakal pendamping Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam Pilpres 2024.

Anggota Dewan Pakar DPP Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono menyebut bakal cawapres Prabowo harus orang yang memiliki kompetensi di bidang ekonomi.

"Walaupun Pak Prabowo mengerti baik ekonomi makro maupun mikro, tapi wakilnya juga harus mengerti ekonomi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik," kata Bambang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).


"Bisa ekonom (pendamping Prabowo), karena ekonomi jadi masalah utama saat ini," tambahnya.

Anggota Komisi V DPR RI Periode 2014-2019 itu menilai bahwa selain memiliki popularitas, bacawapres Prabowo diutamakan memiliki kapabilitas dan kompetensi.

Caleg Gerindra Dapil Jatim I ini juga menginginkan agar figur tersebut memiliki pengalaman memimpin yang baik.

"Dia harus kompeten dan memiliki kapabilitas, memiliki pengalaman memimpin di daerah atau lembaga, atau juga pernah menjadi anggota legislatif," terangnya.

Dengan kriteria seperti itu, Menko Perekonomian RI sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto berpeluang besar menjadi pendamping Prabowo. Begitu juga calon yang diusung PAN selaku mitra di Koalisi Indonesia Maju (KIM), yakni Menteri BUMN Erick Thohir.

Kendati demikian, BHS akrab disapa tidak menyebut siapa nama calon pendamping Prabowo yang sudah mengerucut.

"Dari orang-orang yang sudah ada dalam bursa (cawapres) dan tidak menutup kemungkinan orang yang berada di luar itu, yang pasti semua akan ditentukan oleh Pak Prabowo bersama ketua umum partai koalisi," jelasnya.

"Intinya Pak Prabowo ingin seorang wakil yang tidak hanya dipasangkan saja tapi juga orang yang bekerja keras untuk kemakmuran rakyat," pungkas BHS.  

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya