Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Cegah Problem Krusial Pemilu Terulang

Sejumlah problem-problem krusial dalam pelaksanaan pemilu yang potensi berulang setiap tahunnya dicegah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Salah satunya melalui pengawasan partisipatif.

Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty menjelaskan, pengawasan partisipatif yang mendorong pelibatan banyak elemen masyarakat di dalamnya, berpeluang mengefektifkan langkah pencegahan dan pelaporan terhadap dugaan pelanggaran.

"Hakikatnya, jika semua orang tergerak untuk mengawasi, baik itu Bawaslu, peserta pemilu, hingga masyarakat mulai dari lingkungannya sendiri, maka kesempatan untuk yang lain berbuat curang semakin kecil," ujar Loly melalui kanal Youtube Bawaslu RI, yang dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/9).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI itu mengungkap sejumlah problem krusial yang rawan terulang kejadiannya di Pemilu Serentak 2024.

"Tentu kita tidak ingin apa yang diuraikan di awal, tentang problem krusial pemilu dan pilkada, terus terjadi tanpa kita hentikan, baik dalam ruang kontestan atau peserta Pemilu," harap Lolly.

"Misalnya, masih ditemukannya politik transaksional dalam keterpilihan, hingga masih tanpa tabu melakukan pelanggaran Pemilu maupun Pilkada," sambungnya menjelaskan.

Menurutnya, melalui partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan seluruh tahapan Pemilu yang berjalan, pencegahan dan pelaporan terkait dugaan pelanggaran bisa lebih efektif.

"Mencegah sedini mungkin, mengawasi terus menerus tentu akan lebih baik buat demokrasi kita. Sahabat menemukan dugaan pelanggaran, ayo laporkan ke Bawaslu," demikian Lolly mengimbau.