Berita

Menkominfo, Budi Arie Setiadi/Ist

Politik

Menkominfo: Siapapun Bisa Jadi Duta Antijudi Online

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya, bisa menjadi duta dalam memerangi judi online, tidak terbatas pada figur publik saja.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan dirinya mendukung salah satu selebriti yang tengah berkasus akibat mempromosikan judi online untuk menjadi duta antijudi online.

"Jangan dipotong pernyataan saya sebelumnya. Maksud saya, baik masyarakat, artis, selebriti, influencer, awak media, kita semua, kalau bisa jadi duta antijudi online. Saya tidak memberikan dukungan kepada figur tertentu," kata Budi di sela-sela mengikuti KTT ke-43 ASEAN, di Hall B Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Budi menegaskan, Kemenkominfo tetap menghormati proses hukum yang berkaitan dengan artis atau selebgram lain oleh Kepolisian RI. Ia memastikan Kemenkominfo tetap pada tugas dan tanggung jawabnya untuk menutup akses dan berkoordinasi dengan lintas kementerian serta lembaga dalam memerangi judi online.

"Jadi kan saya bilang proses hukumnya biar jalan. Itu ranahnya aparat penegak hukum untuk memproses figur publik maupun influencer yang sedang tersandung kasus serupa. Ini bukan ranah Kominfo," jelasnya.

Disinggung pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (4/9) mengenai duta antijudi online, Budi juga menegaskan tidak secara khusus mengarah pada figur publik tertentu. Siapapun, bahkan para jurnalis, bisa ikut ambil bagian menjadi duta antijudi online.

"Duta itu, dalam pengertian ayo kita sama-sama jadi orang yang mengkampanyekan antijudi online. Jadi siapapun bisa ambil bagian, kalian (jurnalis) mau jadi duta juga boleh," ajak Budi.

Pada Senin (4/9), Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut bahwa artis hingga selebgram yang terjerat kasus promosi judi daring atau online dapat dijadikan sebagai juru kampanye (jurkam) antijudi online bagi masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak melegalkan judi online, karena hal itu merupakan kejahatan lintas batas yang bersifat transnasional.

“Saya enggak mau jadi promotor legalisasi judi kalau kalian punya pendapat silakan, kepada teman-teman saya sampaikan begitu, karena kita sebagai bangsa sebagai negara kita harus berpikir serius tentang masalah judi online ini. Karena kalau enggak, tujuh miliar dolar sampai sembilan miliar dolar per tahun uang kita lari,” ucapnya.

Populer

Bangun PIK 2, ASG Setor Pajak 50 Triliun dan Serap 200 Ribu Tenaga Kerja

Senin, 27 Januari 2025 | 02:16

Gara-gara Tertawa di Samping Gus Miftah, KH Usman Ali Kehilangan 40 Job Ceramah

Minggu, 26 Januari 2025 | 10:03

Viral, Kurs Dolar Anjlok ke Rp8.170, Prabowo Effect?

Sabtu, 01 Februari 2025 | 18:05

KPK Akan Digugat Buntut Mandeknya Penanganan Dugaan Korupsi Jampidsus Febrie Adriansyah

Kamis, 23 Januari 2025 | 20:17

Prabowo Harus Ganti Bahlil hingga Satryo Brodjonegoro

Minggu, 26 Januari 2025 | 09:14

Datangi Bareskrim, Petrus Selestinus Minta Kliennya Segera Dibebaskan

Jumat, 24 Januari 2025 | 16:21

Masyarakat Baru Sadar Jokowi Wariskan Kerusakan Bangsa

Senin, 27 Januari 2025 | 14:00

UPDATE

Melalui Rembug Ngopeni Ngelakoni, Luthfi-Yasin Siap Bangun Jateng

Minggu, 02 Februari 2025 | 05:21

PCNU Bandar Lampung Didorong Jadi Panutan Daerah Lain

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:58

Jawa Timur Berstatus Darurat PMK

Minggu, 02 Februari 2025 | 04:30

Dituding Korupsi, Kuwu Wanasaba Kidul Didemo Ratusan Warga

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:58

Pelantikan Gubernur Lampung Diundur, Rahmat Mirzani Djausal: Tidak Masalah

Minggu, 02 Februari 2025 | 03:31

Ketua Gerindra Banjarnegara Laporkan Akun TikTok LPKSM

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:57

Isi Garasi Raffi Ahmad Tembus Rp55 Miliar, Koleksi Menteri Terkaya jadi Biasa Saja

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:39

Ahli Kesehatan Minta Pemerintah Dukung Penelitian Produk Tembakau Alternatif

Minggu, 02 Februari 2025 | 02:18

Heboh Penahanan Ijazah, BMPS Minta Pemerintah Alokasikan Anggaran Khusus Sekolah Swasta

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:58

Kecewa Bekas Bupati Probolinggo Dituntut Ringan, LIRA Jatim: Ada Apa dengan Ketua KPK yang Baru?

Minggu, 02 Februari 2025 | 01:42

Selengkapnya