Berita

Menkominfo, Budi Arie Setiadi/Ist

Politik

Menkominfo: Siapapun Bisa Jadi Duta Antijudi Online

KAMIS, 07 SEPTEMBER 2023 | 01:25 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setiap warga negara Indonesia, apapun latar belakangnya, bisa menjadi duta dalam memerangi judi online, tidak terbatas pada figur publik saja.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan dirinya mendukung salah satu selebriti yang tengah berkasus akibat mempromosikan judi online untuk menjadi duta antijudi online.

"Jangan dipotong pernyataan saya sebelumnya. Maksud saya, baik masyarakat, artis, selebriti, influencer, awak media, kita semua, kalau bisa jadi duta antijudi online. Saya tidak memberikan dukungan kepada figur tertentu," kata Budi di sela-sela mengikuti KTT ke-43 ASEAN, di Hall B Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).


Budi menegaskan, Kemenkominfo tetap menghormati proses hukum yang berkaitan dengan artis atau selebgram lain oleh Kepolisian RI. Ia memastikan Kemenkominfo tetap pada tugas dan tanggung jawabnya untuk menutup akses dan berkoordinasi dengan lintas kementerian serta lembaga dalam memerangi judi online.

"Jadi kan saya bilang proses hukumnya biar jalan. Itu ranahnya aparat penegak hukum untuk memproses figur publik maupun influencer yang sedang tersandung kasus serupa. Ini bukan ranah Kominfo," jelasnya.

Disinggung pernyataannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI pada Senin (4/9) mengenai duta antijudi online, Budi juga menegaskan tidak secara khusus mengarah pada figur publik tertentu. Siapapun, bahkan para jurnalis, bisa ikut ambil bagian menjadi duta antijudi online.

"Duta itu, dalam pengertian ayo kita sama-sama jadi orang yang mengkampanyekan antijudi online. Jadi siapapun bisa ambil bagian, kalian (jurnalis) mau jadi duta juga boleh," ajak Budi.

Pada Senin (4/9), Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut bahwa artis hingga selebgram yang terjerat kasus promosi judi daring atau online dapat dijadikan sebagai juru kampanye (jurkam) antijudi online bagi masyarakat.

Dia mengatakan, Indonesia merupakan satu-satunya negara di ASEAN yang tidak melegalkan judi online, karena hal itu merupakan kejahatan lintas batas yang bersifat transnasional.

“Saya enggak mau jadi promotor legalisasi judi kalau kalian punya pendapat silakan, kepada teman-teman saya sampaikan begitu, karena kita sebagai bangsa sebagai negara kita harus berpikir serius tentang masalah judi online ini. Karena kalau enggak, tujuh miliar dolar sampai sembilan miliar dolar per tahun uang kita lari,” ucapnya.

Populer

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Pencopotan Agus Suparmanto dan Taj Yasin Bukan Keinginan Ketum PPP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 11:16

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

Bursa Asia Awali November di Zona Merah

Senin, 02 November 2026 | 08:21

Laba Samindo Resources Melonjak 53 Persen, Efisiensi Biaya Jadi Penopang

Senin, 02 November 2026 | 07:55

Jet Pribadi Jatuh dan Meledak Dekat Permukiman, Sembilan Orang Tewas

Senin, 02 November 2026 | 07:40

Dituding Manipulasi Suara, Ketua KPU India Didesak Mundur

Senin, 02 November 2026 | 07:20

OJK: Tak Ada Dua Sanksi untuk Satu Pelanggaran di Pasar Modal

Senin, 02 November 2026 | 07:06

Polda Metro Tak Cukup Minta Maaf soal “Mahasewa Bayaran”

Senin, 02 November 2026 | 06:40

Kelurahan Berperan Besar Menuju Jakarta Kota Global

Senin, 02 November 2026 | 06:36

Potensi Pasar Asuransi Syariah RI Masih Besar

Senin, 02 November 2026 | 06:00

PPP NTB Protes Mardiono Asal Pecat Pengurus

Senin, 02 November 2026 | 05:39

Ketika Syarat Konstitusional Wapres Dipersoalkan

Senin, 02 November 2026 | 05:26

Selengkapnya