Berita

Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap/Ist

Politik

Pernyataan Menag Yaqut Justru Picu Kontroversi dan Perpecahan Umat

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 12:16 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas kembali ramai menjadi perbincangan publik. Hal ini berkaitan dengan pernyataannya yang mengajak masyarakat untuk tidak memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Terkait itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) DKI Jakarta Ari Aprian Harahap mempertanyakan maksud dari pernyataan Menag Yaqut tersebut.

Sebab, menurut Ari, ketiga kandidat bakal capres yang muncul ke permukaan publik, seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan tidak ada yang menggunakan isu soal agama.


"Tidak ada angin dan tidak ada hujan, tiba-tiba Gus Menag membuat pernyataan ini (larangan memilih pemimpin). Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan siapa yang dimaksud Menag ini, karena ketiga Capres saat ini tidak ada yang menyinggung soal agama," kata Ari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/9).

Atas dasar itu, Ari menilai, Menag Yaqut harus berani menjawab maksud dari pernyataannya tersebut. Sebab menurutnya, apabila Menag Yaqut tak bisa menjawab siapa pemimpin yang dimaksud maka sama saja dengan menyebarkan fitnah kepada publik.

"Kalau Gus Menag tidak menjawab hal ini, sama saja Beliau telah menyebarkan fitnah dan menghasut publik. Seolah isu politisasi agama ini dirawat oleh beliau, justru pernyataan beliau yang bisa memicu kontroversi dan perpecahan di masyarakat," tegasnya.

Mahasiswa Magister UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menyayangkan pernyataan Menag yang dinilai justru dapat memicu kontroversi. Sebagai Menag, kata Ari, Harusnya Yaqut cukup tagih komitmen ketiga kandidat bakal capres untuk menjamin hak beragama masyarakat.

"Tak usah mengajak publik untuk tidak memilih pemimpin yang gunakan agama jadi alat politik, Sebab, hingga saat ini ketiga Capres tidak ada yang menyinggung soal ini. Dan masyarakat kita sudah paham betul bahwa politik identitas harus ditinggalkan," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag) RI Yaqut Cholil Qoumas mengimbau masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat dan menggunakan agama sebagai alat politik.

Yaqut menyampaikan hal tersebut di Garut, Jawa Barat, dalam rangka menghadiri Tabligh Akbar Idul Khotmi Nasional Thoriqoh Tijaniyah ke-231 di Pondok Pesantren Az-Zawiyah, Tanjung Anom, Garut, Jawa Barat.

"Harus dicek betul. Pernah nggak calon pemimpin kita, calon presiden kita ini, memecah belah umat. Kalau pernah, jangan dipilih," kata Menag Yaqut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (3/9/2023).

Yaqut juga meminta masyarakat tidak memilih calon pemimpin yang menggunakan agama sebagai alat politik untuk memperoleh kekuasaan.

"Agama seharusnya dapat melindungi kepentingan seluruh umat, masyarakat. Umat Islam diajarkan agar menebarkan Islam sebagai rahmat, rahmatan lil 'alamin, rahmat untuk semesta alam. Bukan rahmatan lil Islami, tok," kata Menag.

Karena itu pemimpin yang ideal, menurutnya, harus mampu menjadi rahmat bagi semua golongan.

"Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih," katanya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya