Berita

Grup Wagner telah memainkan peran penting dalam invasi Rusia ke Ukraina sejak konflik dimulai pada Februari 2022/Net

Dunia

Inggris akan Deklarasikan Wagner sebagai Kelompok Teroris

RABU, 06 SEPTEMBER 2023 | 09:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Inggris berencana memasukkan kelompok tentara bayaran Rusia Wagner ke dalam kategori organisasi teroris.

Kementerian Dalam Negeri Inggris mengumumkan pada Selasa (5/9), bahwa rancangan perintah pelarangan akan diajukan di Parlemen Inggris pada Rabu (6/9) waktu setempat.

“Wagner adalah organisasi yang penuh kekerasan dan destruktif yang telah bertindak sebagai alat militer Rusia di bawah pimpinan Presiden Vladimir Putin di luar negeri,” kata Menteri Dalam Negeri Suella Braverman, seperti dikutip dari The National, Rabu (6/9).


“Sementara rezim Putin memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap monster yang diciptakannya, aktivitas destabilisasi Wagner yang terus berlanjut hanya akan terus mendukung tujuan politik Kremlin," tambahnya.

Setelah disahkan, nantinya setiap anggota atau pendukung Grup Wagner akan menjadi ilegal. Aset Wagner juga dapat dikategorikan sebagai properti teroris dan karenanya dapat disita.

Pelanggaran larangan tertentu dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

"Mereka adalah teroris, jelas dan sederhana – dan perintah pelarangan ini memperjelas hal ini dalam hukum Inggris. Wagner terlibat dalam penjarahan, penyiksaan dan pembunuhan keji. Operasinya di Ukraina, Timur Tengah dan Afrika merupakan ancaman terhadap keamanan global," kata Braverman.

“Itulah sebabnya kami melarang organisasi teroris ini dan terus membantu Ukraina sebisa mungkin dalam perjuangannya melawan Rusia," ujarnya.

Larangan terhadap kelompok tersebut dilakukan sepekan setelah kematian ketua Wagner Yevgeny Prigozhin yang tewas dalam kecelakaan pesawat Agustus lalu.

Kecelakaan itu terjadi tepat dua bulan setelah Prigozhin melancarkan pemberontakan bersenjata jangka pendek terhadap kepemimpinan militer Rusia, yang merupakan tantangan terbesar bagi otoritas Putin dalam 23 tahun pemerintahannya.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

10 Lokasi Terbaik Nonton Pawai Ogoh-Ogoh Nyepi 2026 di Bali, Catat Tempatnya

Selasa, 17 Maret 2026 | 17:50

UPDATE

Kebijakan WFH Sehari Tunggu Persetujuan Presiden

Kamis, 26 Maret 2026 | 12:03

Tito Pastikan Skema WFH Sehari Tak Hambat Layanan Pemda

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:55

Purbaya Guyur Dana Lagi Rp100 Triliun ke Bank Himbara

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:45

Efisiensi Anggaran Harus Terukur dan Terarah

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:33

Pengamat Soroti Pertemuan Anies, SBY, dan AHY: CLBK Jelang 2029

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:22

Prabowo Tambah 13 Proyek Hilirisasi Bernilai Rp239 Triliun

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:16

Efisiensi Energi Jangan Korbankan Pendidikan lewat Pembelajaran Daring

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:11

Emas Antam Mandek, Buyback Merosot ke Rp2,49 Juta per Gram

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:01

Akreditasi Dapur MBG Jangan Hanya Formalitas

Kamis, 26 Maret 2026 | 11:00

KSP: Anggaran Pendidikan Tak Dikurangi

Kamis, 26 Maret 2026 | 10:58

Selengkapnya