Berita

Anggota Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini/RMOL

Politik

Bantah Anies Jadi Petugas Partai Nasdem, PKS: Kita Bangun Trust

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 15:22 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakini bahwa bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan  jika kelak menjabat Presiden RI di tahun 2024 tidak akan tunduk atas perintah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh

Keyakinan itu disampaikan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9).

“Enggak lah, kita bangun trust (kepercayaan) lah,” kata Jazuli.


Dia menegaskan bahwa pihaknya sudah mendukung Anies Baswedan dan memberikan kepercayaan penuh hingga kelak mengantarkannya menjadi RI-1.

“Artinya kepercayaan ini perlu dibangun, kalau kita sudah mengusung orang,” kata Jazuli.

Lebih jauh, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS itu menyebut persoalan deklarasi Anies-Cak Imin oleh Nasdem dan PKB tanpa berkomunikasi dengan PKS hanyalah urusan teknis semata.

“Saya kira itu masalah teknis saja sebenarnya, sehingga kan poinnya tadi seperti yang sudah saya komunikasi itu dibangun, diperbaiki,” tukas Jazuli.

Sebelumnya, Anies Baswedan membantah dirinya menjadi petugas partai karena dinilai lebih mendengarkan nasihat Surya Paloh dalam urusan koalisi.

“Apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan dan saya harus melaksanakannya maka saya petugas partai, semata-mata menjalankan," kata Anies saat menjadi narasumber diskusi Mata Najwa, Senin (4/9).

Namun Anies menilai, penawaran Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres merupakan solusi dan menjawab kebutuhan untuk mengunci suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan Anies mengaku telah mengundang PKB masuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sejak jauh-jauh hari. Setidaknya dari Juni lalu. Namun saat itu tidak ada jawaban dari KPP.

Sehingga diambil opsi lain yakni membangun kesepakatan, lalu menjelaskan setelahnya kepada PKS dan Partai Demokrat sebagai rekan koalisi. Namun resikonya muncul perasaan dilewati dan tidak diajak terlibat.

“Jadi kalau yang ditawarkan itu bukan solusi dan saya melaksanakan, itu namanya petugas partai. Tidak ada relevansinya terhadap untuk kemudian menyetujui. Tapi kalau itu solusi maka ini sesuatu yang masuk akal untuk dibicarakan," demikian Anies.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya