Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

PPP Disarankan Keluar dari Koalisi PDIP Jika Tidak Dapat Kursi Cawapres

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PPP disarankan untuk keluar dari koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, jika tidak mendapatkan kursi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, PDIP memiliki rasa ketakutan, bahkan kegalauan jika sampai ditinggal oleh PPP.

"PPP harus memastikan diberikan tempat terbaik, dengan cara misalnya diberikan posisi cawapres oleh PDIP. Jika tidak, maka lebih baik bagi PPP keluar dari koalisi PDIP," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).


Karena menurut Saiful, PPP merupakan partai politik yang memiliki basis suara Islam, sehingga sangat dibutuhkan PDIP untuk dapat mendongkrak suara.

"Ada kekhawatiran bagi PDIP pada akhirnya tidak didukung oleh parpol yang duduk di parlemen. Publik mengetahui PDIP masih sendiri, dan hanya didukung PPP yang merupakan parpol yang memiliki kursi dan perwakilan di DPR," kata Saiful.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, PPP mesti mengatur bargaining tingkat tinggi kepada PDIP. Mengingat, PPP merupakan satu-satunya parpol yang menyatakan dukungan dan memiliki keterwakilan di DPR.

Jika tidak mendapatkan kursi cawapres, Saiful menyarankan agar PPP membentuk poros baru bersama parpol lainnya.

"Hitung-hitungannya jelas agar PPP dapat tetap eksis dan dianggap memiliki wakil yang jelas dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga PPP masih tetap diperhitungkan," pungkas Saiful.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Selamatkan Aset Negara, UIN Jakarta Jalankan Integrasi SMA/SMK Triguna

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:16

KPK Sita Uang Rp1 Miliar Lebih dan Puluhan Kg Platinum Hasil Korupsi Bupati Langkat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 02:00

UI Angkat Bicara soal Kajian LGBT Mahasiswa, Begini Tanggapannya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:48

Kronologi OTT Bupati Langkat, Mantan Anggota DPRD Sumut jadi Kurir Uang Suap

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:32

Badko HMI Sulbar Siap Kawal Kasus Kapolres Pasangkayu

Sabtu, 04 Juli 2026 | 01:16

Bupati Langkat juga Terima Cuan Jual Beli Jabatan Camat hingga Kepsek, Segini Nilainya

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:56

Sinergi Kemensos-ITB Visi Nusantara Serap Lulusan Sekolah Rakyat

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:37

Bupati Langkat Diduga Minta Fee 17 Persen ke Timses Usai Raup Proyek Rp10,2 Miliar

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:12

Arief Poyuono Apresiasi Danantara Gandeng KPK Bersih-bersih BUMN

Sabtu, 04 Juli 2026 | 00:03

Bupati Langkat Syah Afandin dan Tim Sukses Tersandung Kasus Suap

Jumat, 03 Juli 2026 | 23:48

Selengkapnya