Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

PPP Disarankan Keluar dari Koalisi PDIP Jika Tidak Dapat Kursi Cawapres

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PPP disarankan untuk keluar dari koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, jika tidak mendapatkan kursi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, PDIP memiliki rasa ketakutan, bahkan kegalauan jika sampai ditinggal oleh PPP.

"PPP harus memastikan diberikan tempat terbaik, dengan cara misalnya diberikan posisi cawapres oleh PDIP. Jika tidak, maka lebih baik bagi PPP keluar dari koalisi PDIP," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).


Karena menurut Saiful, PPP merupakan partai politik yang memiliki basis suara Islam, sehingga sangat dibutuhkan PDIP untuk dapat mendongkrak suara.

"Ada kekhawatiran bagi PDIP pada akhirnya tidak didukung oleh parpol yang duduk di parlemen. Publik mengetahui PDIP masih sendiri, dan hanya didukung PPP yang merupakan parpol yang memiliki kursi dan perwakilan di DPR," kata Saiful.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, PPP mesti mengatur bargaining tingkat tinggi kepada PDIP. Mengingat, PPP merupakan satu-satunya parpol yang menyatakan dukungan dan memiliki keterwakilan di DPR.

Jika tidak mendapatkan kursi cawapres, Saiful menyarankan agar PPP membentuk poros baru bersama parpol lainnya.

"Hitung-hitungannya jelas agar PPP dapat tetap eksis dan dianggap memiliki wakil yang jelas dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga PPP masih tetap diperhitungkan," pungkas Saiful.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya