Berita

Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam/Net

Politik

PPP Disarankan Keluar dari Koalisi PDIP Jika Tidak Dapat Kursi Cawapres

SELASA, 05 SEPTEMBER 2023 | 08:58 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

PPP disarankan untuk keluar dari koalisi PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo, jika tidak mendapatkan kursi cawapres pada Pilpres 2024 mendatang.

Menurut Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, PDIP memiliki rasa ketakutan, bahkan kegalauan jika sampai ditinggal oleh PPP.

"PPP harus memastikan diberikan tempat terbaik, dengan cara misalnya diberikan posisi cawapres oleh PDIP. Jika tidak, maka lebih baik bagi PPP keluar dari koalisi PDIP," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (5/9).


Karena menurut Saiful, PPP merupakan partai politik yang memiliki basis suara Islam, sehingga sangat dibutuhkan PDIP untuk dapat mendongkrak suara.

"Ada kekhawatiran bagi PDIP pada akhirnya tidak didukung oleh parpol yang duduk di parlemen. Publik mengetahui PDIP masih sendiri, dan hanya didukung PPP yang merupakan parpol yang memiliki kursi dan perwakilan di DPR," kata Saiful.

Sehingga kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, PPP mesti mengatur bargaining tingkat tinggi kepada PDIP. Mengingat, PPP merupakan satu-satunya parpol yang menyatakan dukungan dan memiliki keterwakilan di DPR.

Jika tidak mendapatkan kursi cawapres, Saiful menyarankan agar PPP membentuk poros baru bersama parpol lainnya.

"Hitung-hitungannya jelas agar PPP dapat tetap eksis dan dianggap memiliki wakil yang jelas dalam kontestasi Pemilu 2024, sehingga PPP masih tetap diperhitungkan," pungkas Saiful.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya