Berita

Desain Ibu Kota Nusantara/Ist

Politik

Pemerintah Klaim Ratusan Perusahaan Swasta Minat Investasi di IKN, Ada Dua Negara ASEAN

SENIN, 04 SEPTEMBER 2023 | 10:18 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Total investasi swasta ke sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara telah mencapai Rp20 triliun atau hampir sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan untuk swasta.

Hal ini disampaikan Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita IKN, Agung Wicaksono usai menjadi pembicara pada ASEAN Investment Forum Day 2.

“Kalau yang dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” katanya seperti dikutip redaksi, Senin (4/9).

Sejauh ini, kata Agung, Otorita IKN telah  menerima 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.

“Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea,” ungkapnya.

Khusus untuk ASEAN yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.

“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste (limbah),” ujar Agung.

Pendanaan yang didominasi oleh sektor swasta asal domestik tersebut pada utamanya masuk kepada zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.

“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” tandasnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.

Populer

Politikus Demokrat Usul Legalisasi Judol Buat Tambah Uang Negara

Senin, 17 Juni 2024 | 18:58

Pengamat: Kembalikan Citra, Hery Gunardi Pantas Dicopot Jadi Dirut BSI

Sabtu, 22 Juni 2024 | 19:46

Preview Belgia Vs Slovakia: Hati-hati Pancingan Emosi

Senin, 17 Juni 2024 | 16:59

Bermain Imbang Tanpa Gol, Laga Prancis Vs Belanda Diwarnai Kontroversi

Sabtu, 22 Juni 2024 | 04:09

Bey Ingatkan Gen Z Tak Jadikan Lansia Tulang Punggung Keluarga

Kamis, 20 Juni 2024 | 06:00

Bey Perintahkan Pemkot Bandung Pulihkan Sungai Citarum

Kamis, 20 Juni 2024 | 03:00

Wali Kota Semarang Gratiskan Biaya di 41 SMP Swasta

Minggu, 23 Juni 2024 | 00:46

UPDATE

Kalkulasi Politik PKS Dipertanyakan Usai Usung Anies-Sohibul Iman

Rabu, 26 Juni 2024 | 12:04

Kim Jong Un Butuh AS untuk Pertahankan Kekuasaan

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:44

Daging Kurban Asal Indonesia Dibagikan ke Pengungsi Palestina

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:37

Situs Web Setkab dan KPK Down!

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:34

Sandi Uno Telusuri Bakar Sound System di Pasar Kemis

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:28

11 Parpol Tolak Penghitungan Ulang Surat Suara di Lahat

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:25

Demo di KPK, PP Himmah Minta Mensos Risma Cs Diperiksa

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:15

Pilkada Jakarta, Makin Jelas atau Tambah Ruwet

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:12

NTT Diguncang Gempa M 3,8

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:08

Jokowi Diduga Hidupkan Kembali Kartu Politik Anies

Rabu, 26 Juni 2024 | 11:05

Selengkapnya