Berita

Mendag RI Zulkifli Hasan/Ist

Bisnis

Bea Masuk ke India Tinggi, Mendag Zulhas Cari Jalan Keluar untuk Pengusaha Pinang

MINGGU, 03 SEPTEMBER 2023 | 03:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pihaknya akan menyampaikan kepada Pemerintah India perihal tingginya bea masuk komoditas pinang ke India, termasuk yang berasal dari Indonesia. Dia melihat bahwa tingginya bea masuk yang diterapkan India saat ini untuk pinang telah menyulitkan kondisi pinang di Indonesia.

Mendag Zulhas mengatakan akan membicarakan hal tersebut saat bertandang ke India untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 9—10 September 2023 mendatang.

Hal ini diutarakan Mendag Zulhas saat bertemu para pengusaha pinang dari Provinsi Jambi, di kantor Kementerian Perdagangan Jakarta, Jumat (1/9) lalu.  Rombongan para pengusaha tersebut dipimpin Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat dan Bupati Tanjung Jabung Timur Romi Hariyanto.


“Para pengusaha pinang ini datang ke Kemendag mewakili petani pinang se-Provinsi Jambi. Mereka ingin panen dan ekspor ke India, tetapi saat ini terhambat kebijakan Pemerintah India. India mengenakan pajak yang tinggi hingga 108 persen, sehingga tidak ada yang membeli karena harga jadi mahal sekali. Kita akan perjuangkan hal ini. Akan kami sampaikan saat KTT G20 di India mendatang saat saya mendampingi Presiden RI,” ungkap Mendag Zulhas dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu malam (2/9).

Dalam pertemuan tersebut, turut mendampingi Mendag Zulhas yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso, Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono, dan Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan.

Ketua Umum DPP PAN itu berharap akan ada hasil positif dalam pembicaraan dengan India terkait bea masuk produk pinang.

“Nanti kita akan sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa ada jalan keluar sehingga petani pinang di Jambi dan para pedagang kita ini tidak mengalami kesulitan. Akan kita usahakan,” ungkapnya lagi.

Ekspor produk pinang Indonesia menghadapi bea masuk tinggi di negara tujuan ekspor utama. Bea masuk yang tinggi terdapat di negara-negara pasar utama antara lain India, Iran, dan Persatuan Emirat Arab (PEA). India menerapkan bea masuk 108 persen, sementara Iran 87,2 persen dan PEA 98,9 persen.

Khusus pasar India, terdapat kebijakan Minimum Price Import (MPI). Kebijakan tersebut melarang impor komoditas pinang di bawah harga Rs251/kg atau setara Rp46.300/kg. Akibatnya, ekspor pinang Indonesia dilakukan melalui negara ketiga (transhipment) yang sudah memiliki kesepakatan dagang bilateral dengan India.
 
Hambatan perdagangan dan keterbatasan akses pasar telah berimplikasi pada kondisi pinang di dalam negeri. Kebijakan tersebut memaksa para eksportir untuk menjual pinang dengan harga yang sangat rendah yang pada akhirnya akan menekan harga pinang di tingkat petani. Rendahnya harga di tingkat petani tersebut mendorong alih fungsi lahan dari tumbuhan pinang ke sawit yang dalam jangka panjang dapat berdampak pada penurunan produksi pinang nasional.

Dari sisi pasokan, Indonesia termasuk produsen utama pinang dunia bersama India, Bangladesh, Myanmar, dan Sri Lanka. Indonesia menduduki peringkat ke-5 dengan perkiraan total produksi 215 ribu MT pada 2021. Sebagian besar buah pinang Indonesia ditujukan untuk pasar ekspor karena permintaan domestik yang terbatas. Ekspor Indonesia pada periode Januari—Juni 2023 mencapai 71,53 juta Dolar AS dengan negara tujuan utama Iran dan India yang memiliki pangsa pasar 53,9 persen. Sementara itu, selama 2018—2022, permintaan dunia untuk pinang terus tumbuh signifikan sebesar 52,72 persen per tahun.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya