Berita

Presiden Joe Biden di Rose Garden Gedung Putih/Net

Dunia

Gedung Putih Berupaya Melindungi Biden dari Pemakzulan

SABTU, 02 SEPTEMBER 2023 | 08:40 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Gedung Putih dilaporkan telah mengumpulkan sejumlah pakar hukum dan media untuk melawan upaya Partai Republik memakzulkan Presiden AS Joe Biden.

Informasi tersebut dimuat dalam laporan NBC Jumat (1/9), mengutip seorang staf Gedung Putih yang mengetahui strategi pemerintah.

Menurut delapan sumber orang dalam, pemerintah Biden sudah mengembangkan strategi kontra-impeachment selama beberapa bulan ketika anggota DPR dari Partai Republik berusaha menyelidiki presiden dan putranya, Hunter Biden, dan keterlibatan bisnis luar negeri mereka.


Ajudan Gedung Putih yang mengungkapkan proyek tersebut kepada NBC juga menyampaikan tujuan utama strategi pemerintah, yaitu menampilkan penyelidikan pemakzulan sebagai kepalsuan partisan tanpa bukti yang menunjukkan kecenderungan Partai Republik untuk melakukan kekacauan.

Dia mengatakan, tim bentukan pemerintah bertujuan mencegah penyelidikan pemakzulan yang mencampuri urusan Gedung Putih.

"Hal ini diharapkan memungkinkan pejabat pemerintah untuk berkonsentrasi pada pekerjaan mereka tanpa terjebak dalam hal-hal kecil dalam penyelidikan yang sedang berlangsung," katanya.

“Tidak pernah dalam sejarah modern pemakzulan didasarkan pada bukti apa pun,” kata ajudan tersebut kepada NBC.

Para pembantu Gedung Putih di tim kontra-impeachment juga dilaporkan menghabiskan liburan bulan Agustus untuk meneliti poin-poin pembicaraan Partai Republik, menyusun tim pesan dan tanggapan untuk melawan.

Mereka dilaporkan telah melakukan pemungutan suara dan mempelajari iklan politik dengan harapan menyebarkan pesan terpadu yang mendukung Biden kepada Partai Demokrat.

Investigasi Partai Republik terhadap Biden dan putranya awalnya berfokus pada dugaan kejahatan Hunter yang - setidaknya menurut bukti yang dikumpulkan dari laptop yang ditinggalkannya di bengkel Delaware - mencakup perdagangan pengaruh dan korupsi serta lebih banyak narkoba bagi pejalan kaki, senjata api, dan pelanggaran prostitusi.

Salah satu isu yang bisa memicu pemakzulan adalah sejauh mana Biden terlibat dalam kesepakatan bisnis putranya di negara-negara seperti Ukraina dan China, kesepakatan yang secara langsung dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat Joe Biden ketika menjabat sebagai Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Presiden Barack Obama.

Meskipun presiden membantah mengetahui atau berpartisipasi dalam aktivitas profesional putranya, tetapi catatan email serta kesaksian mantan mitra bisnis Hunter Biden, Devon Archer, bertentangan dengan pernyataan publiknya mengenai masalah tersebut.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

KPK Panggil Bos Rokok HS di Kasus Suap Cukai

Kamis, 02 April 2026 | 10:39

UPDATE

SBY Desak PBB Investigasi Gugurnya Prajurit TNI di Lebanon

Minggu, 05 April 2026 | 12:15

Bansos Kunci Redam Gejolak Jika BBM Naik

Minggu, 05 April 2026 | 11:34

Episode Ijazah Jokowi Tak Kunjung Usai

Minggu, 05 April 2026 | 11:20

Indonesia Jangan Diam Atas Kebijakan Kejam Israel

Minggu, 05 April 2026 | 11:08

KPK Buka Peluang Panggil Forkopimda di Skandal THR Cilacap

Minggu, 05 April 2026 | 10:31

Drone Iran Hantam Kompleks Pemerintahan dan Energi Kuwait

Minggu, 05 April 2026 | 10:20

Krisis Global Momentum Perkuat Kemandirian Pangan Nasional

Minggu, 05 April 2026 | 10:14

UU Hukuman Mati Israel untuk Tahanan Palestina Mengarah ke Genosida

Minggu, 05 April 2026 | 09:43

Trump Ancam Iran Buka Selat Hormuz dalam 48 Jam atau Hadapi Konsekuensi

Minggu, 05 April 2026 | 09:33

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Selengkapnya