Berita

Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara, Kamis (31/8)/Ist

Ekbis

Menko Airlangga Dorong Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional

JUMAT, 01 SEPTEMBER 2023 | 01:53 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Pencapaian inflasi Indonesia saat ini masih terkendali, di mana realisasi inflasi pada Juli 2023 tercatat sebesar 3,08 persen (yoy), berada dalam rentang sasaran dan tren melandai sejak awal tahun 2023. Pencapaian inflasi ini merupakan salah satu yang terendah di dunia.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2023 yang bertemakan "Memperkuat Sinergi dan Inovasi untuk Stabilisasi Harga Menuju Ketahanan Pangan Nasional yang Berkelanjutan" di Istana Negara, Kamis (31/8).

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).


Presiden Joko Widodo memberikan lima arahan dalam menjaga inflasi tetap terkendali. Pertama, memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengendalian inflasi melalui (i) intervensi pasar untuk mengurangi gejolak harga komoditas pangan terutama beras, dan (ii) penguatan cadangan pangan daerah, termasuk pengaturan penyalurannya.

Kedua, memperkuat sarana dan prasarana pertanian dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian. Ketiga, mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah.

Selanjutnya, keempat, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa. Kelima, memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.

“Inflasi di bulan Juli tercatat 3,08 persen (yoy) dan angka inflasi ini lebih baik dibandingkan sejumlah negara G20 lainnya, Pak Presiden, seperti India 7,44 persen, Inggris 6,8 persen, Italia 5,9 persen, Uni Eropa 5,3 persen. Dan secara parsial 19 daerah realisasinya di bawah nasional dan 15 daerah di atas nasional. Jadi terima kasih kepada seluruh Gubernur,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua TPIP pada kesempatan tersebut.

Capaian ini juga didukung oleh inflasi Volatile Food yang terus menurun, inflasi Administered Prices yang melandai dan inflasi inti yang tetap terkendali. Menko Airlangga turut mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah berkat sinergi yang baik sehingga inflasi Indonesia dapat terkendali dan kembali dalam rentang target sasaran sesuai dengan APBN.
 
Di tengah capaian inflasi yang memuaskan, masih terdapat berbagai tantangan. Strategi kebijakan 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif) maupun bauran kebijakan fiskal, moneter dan sektor riil terus diupayakan untuk memastikan inflasi terkendali dalam rentang sasaran.

“Dan salah satu yang telah diupayakan yaitu penguatan cadangan beras, cadangan pangan pemerintah, utamanya beras dan stabilisasi pasokan dan harga pangan,” ujar Menko Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait agar bantuan pangan beras kepada 21,3 Juta KPM dengan besaran 10kg/KPM periode September-November 2023 dapat segera disalurkan. Posisi per 30 Agustus, beras yang ada di Bulog sebanyak 1,54 juta ton, dimana sekitar 900 ribu tonnya sudah di gudang, sementara sisanya dalam perjalanan.

Lebih lanjut, Menko Airlangga mengungkapkan beberapa lesson learned dalam pengendalian inflasi yang perlu untuk dilanjutkan. Pertama, sinergi koordinasi yang semakin kuat antar Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah. Kedua, penguatan dan perluasan kerja sama perdagangan antar daerah (KAD), dimana KAD baru di tahun 2023, yang tercatat hingga saat ini mencapai 171. Ketiga, pemanfaatan teknologi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Keempat, penyediaan data harga secara real time dan akurat.

Setelah itu, diumumkan pemenang TPID Awards 2022 sebagai bentuk apresiasi kepada TPID dalam pengendalian inflasi di daerah. Penghargaan tersebut terdiri dari tiga kategori yakni TPID Terbaik Provinsi dan Kabupaten/Kota serta TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.

Turut hadir dalam Rakornas tersebut Gubernur Bank Indonesia, Sekretaris Kabinet, Ketua BPK, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya