Diskusi bertema Penjajahan Buruh di Perkebunan Sawit, Benarkah? yang digelar di Jakarta, Kamis (31/8)/Ist
Kesejahteraan Buruh Pilar Utama Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit
Status Indonesia sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia belum sejalan dengan kesejahteraan buruh dan petani sawit dalam negeri.
Hingga kini, masih ditemukan praktik pemberian upah murah, hingga perlakuan tidak adil terhadap buruh.
Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Irham Ali Saifuddin memaparkan, kebun kelapa sawit menjadi motor ekonomi yang penting bagi negara.
Sejalan dengan itu, ia menilai perlu adanya upaya dialog sosial di sektor kelapa sawit demi kesejahteraan petani dan buruh sawit.
"Persoalan-persoalan yang dihadapi buruh sawit harus dicarikan solusinya," kata Irham dalam diskusi bertema
Penjajahan Buruh di Perkebunan Sawit, Benarkah? di Jakarta, Kamis (31/8).
Kepada pemerintah, ia berharap bisa lebih otoritatif dalam mempromosikan bisnis sawit berkelanjutan. Apalagi, Indonesia merupakan penghasil hampir 60 persen minyak sawit dunia.
"Di mana di dalamnya ada pilar kepatuhan ketenagakerjaan dan perburuhan yang perlu terus dipromosikan,” lanjut Irham.
Masih dalam diskusi yang sama, Ketua GAPKI Bidang Pengembangan SDM, Sumarjono Saragih berujar, perjalanan industri sawit di Indonesia sudah cukup panjang, yakni sejak tahun 1848. Kemudian tahun 1911, sawit mulai dikomersilkan di Aceh dengan hanya 30 hektare lahan.
Namun di tengah luasan sawit Tanah Air, masih ada pekerjaan rumah yang harus dibereskan berkaitan dengan kesejahteraan buruh dan petani serta pengusaha sawit.
"Ada 58 persen (kebun kelapa sawit) milik perusahaan, 42 persen adalah petani. Artinya, di sana ada tanggung jawab yang harus dijalankan," papar Sumarjono.
Sementara itu, Steering Committee Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI), Jeck Supardi mengaku masih banyak pelanggaran praktik perkebunan kelapa sawit.
Mulai dari jaminan sosial, jam kerja, dan status kerja, K3 hingga persoalan sengketa lahan antara pengusaha dan warga.
"Pelanggaran memang masih ada, tapi kami seringkali ber-
audience dengan GAPKI. Mana perusahaan yang nakal, kita bahas agar persoalannya terurai," tutup Jeck Supardi.
