Berita

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Ketua Bawaslu Beri Sinyal Aduan Silon KPU di DKPP Lanjut ke Persidangan

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 13:52 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Babak lanjutan proses hukum dugaan pelanggaran kode etik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diajukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), diungkap Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja.

Bagja memberikan sinyal diterimanya aduan terkait pembatasan akses sistem informasi pencalonan (Silon) terhadap Bawaslu, dengan mengucapkan terima kasih kepada Ketua DKPP, Heddy Lugito.

"Kepada Ketua DKPP, alhamdulillah," ujar Bagja dalam pidato sambutan dalam acara peluncuran peta kerawanan Pemilu di Luar Negeri, yang juga dihadiri Heddy Lugito, di Hotel Grand Mercure, Harmoni, Jakarta Pusat, Kamis (31/8).


Bagja mengungkapkan, Bawaslu RI punya keinginan menyelesaikan permasalahan pembatasan Silon melalui forum tripartit. Namun, dia mengaku tidak mendapat titik temu dengan KPU.

"Sebenarnya kami ingin (selesai di forum) tripartit. Di titik ini, sepertinya tidak ada tripartit lagi," katanya tersirat.

Bahkan, dalam momen yang juga dihadiri Anggota KPU RI, Mochammad Afifuddin itu, Bagja menyampaikan sindiran agar permasalahan pembatasan akses Silon bisa selesai melalui proses hukum etik di DKPP.

"Saya sudah bisik-bisik sama Mas Afif. Tenang aja, insya Allah bisa diselesaikan setelah semua proses di DKPP dilakukan," ucap Bagia seolah aduannya akan berlanjut ke persidangan.

Lebih lanjut, Bagja yang telah menjabat dia periode sebagai anggota Bawaslu RI mengharapkan, usaha yang telah berjalan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi bisa selesai di DKPP.

"Jadi di antara kami (Bawaslu dan KPU) ini ada perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan, baik dalam komunikasi informal maupun formal. Ya terpaksa harus DKPP yang memutuskan," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya