Berita

Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria saat RDP dengan komisi VII DPR RI/Repro

Nusantara

ESDM Pusat dan Daerah Sumsel Tak Kompak Soal RMK dan TBBE, Ada Apa?

KAMIS, 31 AGUSTUS 2023 | 01:27 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Kementerian ESDM dengan dinas ESDM provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) tidak kompak terkait dengan aktivitas pertambangan ilegal di Sumatera Selatan yang diduga melibatkan dua perusahaan.

Setidaknya, hal itu terlihat saat komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM untuk meminta klarifikasi Dirut PT RMK Energy Tbk (RMKE) dan PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) membahas aktifitas ilegal perusahaan di wilayah operasional Muara Enim, Sumsel.

Secara spesifik, mengenai kasus dugaan jual beli aset Jalan Pramuka milik pemerintah kabupaten (pemkab) Muara Enim yang kini sedang bergulir di ranah Kejari Muara Enim.


"Kami meminta penjelasan terkait dugaan ilegal mining yang dilakukan Truba Bara Banyu Enim di lahan yang bukan menjadi aset perusahaan," kata Wakil Ketua Komisi VII, Bambang Haryadi dikutip dari Kantor Berita RMOLSumsel, Rabu (30/8).

Dia mendesak Kementerian ESDM untuk menghentikan sementara operasional kedua perusahaan dengan membekukan RKAB yang dimiliki. Terlebih, Dirut perusahaan yang dipanggil dalam RDP tidak hadir ke gedung parlemen. Sehingga, dugaan aktivitas pertambangan ilegal kian menguat.

Sementara itu dalam rapat tersebut, Direktur Pembinaan Pengusaha Batubara Ditjen Minerba Kementerian ESDM, Lana Saria mengaku pihaknya tidak pernah mendapatkan informasi terkait kasus yang terjadi di Sumsel. Mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Dirjen Minerba itu malah terkesan menyalahkan pemerintah daerah.

"Kami baru mengetahui setelah adanya pemanggilan ini, kami juga tidak pernah mendapat informasi dari pemerintah daerah yang menginformasikan atau melakukan pelaporan bahwa ada penggunaan aset daerah (aktifitas secara ilegal) oleh perusahaan," kata Lana.

Lana berkilah, minimnya informasi tersebut lantaran adanya proses transisi pengalihan kewenangan kegiatan penambangan dari pemerintah provinsi (pemprov) ke Kementerian ESDM.

"Kami baru tahu kalau ada permasalahan seperti itu saat dipanggil DPR RI," kilahnya.

Namun, pernyataan Lana tersebut berbanding terbalik dengan langkah Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Enim yang telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus itu yakni Kades Gunung Megang Luar.

Kajari Muara Enim, Ahmad Nuril Alam dalam keterangannya beberapa waktu lalu mengatakan, pihaknya telah memeriksa 28 orang saksi dalam kasus tersebut. Bahkan, empat orang diantaranya merupakan saksi ahli di masing-masing bidang. Seperti saksi ahli dari BPN, Kementerian ESDM, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP.

Tentunya, saat meminta keterangan saksi-saksi tersebut, Kejari Muara Enim telah melayangkan surat resmi ke masing-masing lembaga. Termasuk salah satunya Kementerian ESDM. Sehingga, informasi mengenai kasus tersebut otomatis diketahui meskipun tidak ada laporan dari pemerintah daerah.

Pernyataan Lana Saria ini juga berbeda dengan kondisi di lapangan. Sebab, Dirjen Minerba telah menempatkan sejumlah inspektur tambang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan aktivitas pertambangan di wilayah Sumsel.

Padahal, Lana Saria semasa menjabat sebagai Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM kerap berkoordinasi dengan perusahaan tambang di wilayah Sumsel.

Pernyataan Lana dalam RPD dengan komisi VII DPR RI itu membuat Kepala Dinas ESDM Sumsel, Hendriansyah geram. Seolah tak mau disalahkan, Hendri yang juga manajer klub Sepakbola Sriwijaya FC ini menegaskan, sejak terbitnya UU No 3/2020,  kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak lagi menjadi kewenangan daerah.

"Sudah menjadi tanggung jawab Kementerian ESDM. PT RMK dan TBBE berkegiatan di penambangan batubara. Tidak mungkin Dinas ESDM Sumsel melaksanakan kegiatan yang bukan kewenangannya," ucapnya.

Sehingga, kata Hendriansyah, tidak ada keharusan pemerintah daerah untuk melapor ke Kementerian ESDM. Tetapi, dari kementerian ESDM lewat Dirjen Minerba yang seharusnya lebih aktif dalam melakukan pengawasan.

"Kan sudah ada inspektur tambang perwakilan daerah. Nah, merekalah harusnya yang bisa lebih aktif lagi," tandasnya.


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya