Berita

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Praswad Nugraha/Net

Politik

Presiden Jokowi Orang Pertama yang Harus Tanggung Jawab Soal Food Estate

RABU, 30 AGUSTUS 2023 | 16:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Isu proyek food estate bagian dari kejahatan lingkungan yang diangkat PDI Perjuangan, dalam proses pengusutan hukumnya harus dimulai dari Presiden Joko Widodo.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muhammad Praswad Nugraha memandang, proyek food estate merupakan gagasan Presiden Jokowi yang notabene adalah kader PDIP.

"(Kalau mau diusut) harus dimulai dari orang pertama kali ide itu berasal dari mana. Bapak Presiden (Jokowi) dong," ujar Praswad dalam podcast mantan Ketua KPK Abraham Samad, yang diposting pada Rabu (30/8).


Dia menganggap, persoalan food estate merupakan kasus hukum politik, mengingat PDIP yang pertama kali menyoal.

"Itu programnya Pak Jokowi. Dan program ini juga diusulkan oleh beberapa parpol dan salah satunya juga PDI Perjuangan," sambungnya.

Berdasarkan hal tersebut, Praswad keheranan dengan dinamika politik saat ini yang mempolitisasi penegakan hukum untuk kepentingan politik Pemilu.

"Jadi hari ini agak-agak lucu jadinya, ketika program pemerintah itu tergantung musim kampanye, atau tergantung benar atau tidak benarnya, bermanfaat atau tidak bermanfaatnya suatu program pemerintah yang tergantung koalisi parpol menjelang pemilu," tuturnya.

Terlepas dari dinamika politik yang terjadi, Praswad memandang pengusutan hukum mesti ditegakkan tanpa memandang jabatan.

Karena itu, dia mendorong agar pengusutan kasus food estate dilakukan oleh penegak hukum.

"Kalau memang betul, kita ngomong fair, yang pertama kali diperiksa Bapak Presiden (Jokowi), untuk dipanggil oleh penyidik atau oleh penegak hukum," desaknya.

"Dan itu diusulkan oleh partai PDIP yang di situ Bapak Presiden (Jokowi) bernaung sebagai anggota," demikian Praswad menambahkan.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya