Berita

Sekjen BPP Hipmi Anggawira/ist

Bisnis

Sekjen BPP Hipmi: UMKM Harus Naik Kelas

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 03:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam upaya memberikan wawasan mendalam mengenai isu-isu krusial terkait pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Polieco Digital Insights Institute (PEDAS) menggelar diskusi bertajuk ”Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha”, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/8).

Diskusi tersebut menyoroti peran ekonomi dalam arena politik Indonesia. Pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat isu ekonomi mendapat sorotan utama dari pemilih Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi semakin penting.


Para narasumber dalam diskusi ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam dunia usaha dan ekonomi, termasuk Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mulyadi Jayabaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang yang mewakili Ketua Umum Apindo, Sekjen Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy, serta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Adapun diskusi ini dimoderatori oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

“Negara yang maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro. UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya.

Anggawira juga mengapresiasi kepemimpinan Joko Widodo yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.

“Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif,” tuturnya.

Di sisi lain, situasi di lapangan, para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Anggawira menyoroti peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).

“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global,” tegasnya.

Anggawira juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dia menyatakan bahwa langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.

“Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hilirisasi kita," ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo).

Dengan berbagai pandangan yang dihadirkan oleh para narasumber, masyarakat Indonesia akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini dapat membentuk arah pembangunan ekonomi di masa depan.

“Kita belajar dari Pilpres sebelumnya tentang kondusifitas dan harapan adanya keberlanjutan dari berbagai platform pembangunan yang ada. Harapannya ada isu ekonomi yang dirumuskan oleh capres dan cawapres kita nanti secara detail sehingga itu bisa menjadi bahan kami di dunia usaha untuk menggali potensinya,” tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya