Berita

Sekjen BPP Hipmi Anggawira/ist

Bisnis

Sekjen BPP Hipmi: UMKM Harus Naik Kelas

SELASA, 29 AGUSTUS 2023 | 03:21 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Dalam upaya memberikan wawasan mendalam mengenai isu-isu krusial terkait pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Polieco Digital Insights Institute (PEDAS) menggelar diskusi bertajuk ”Top Of Mind Isu Ekonomi Pada Pilpres 2024: Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha”, yang diselenggarakan di Jakarta, Senin (28/8).

Diskusi tersebut menyoroti peran ekonomi dalam arena politik Indonesia. Pandemi Covid-19 yang telah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, membuat isu ekonomi mendapat sorotan utama dari pemilih Indonesia pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dalam rangkaian upaya pemulihan dan pertumbuhan ekonomi pasca pandemi, pemilihan calon pemimpin yang mampu mengatasi tantangan ekonomi menjadi semakin penting.


Para narasumber dalam diskusi ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dalam dunia usaha dan ekonomi, termasuk Direktur Polieco Digital Insight Institute (PEDAS) Anthony Leong, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Mulyadi Jayabaya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira dan Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sarman Simanjorang yang mewakili Ketua Umum Apindo, Sekjen Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (REI) Raymond Arfandy, serta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef). Adapun diskusi ini dimoderatori oleh Co-Founder Total Politik Budi Adiputro.

Pada kesempatan itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPP Hipmi Anggawira menyoroti berbagai aspek penting terkait isu ekonomi pada Pilpres 2024, salah satunya transformasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi.

“Negara yang maju memiliki banyak pengusaha, namun bukan hanya pengusaha mikro. UMKM harus memiliki kesempatan untuk naik kelas. Transformasi dan digitalisasi dapat menjadi kunci untuk percepatan transformasi UMKM, khususnya di sektor pertanian,” ujarnya.

Anggawira juga mengapresiasi kepemimpinan Joko Widodo yang berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya melalui ekspor berbagai komoditas.

“Pertumbuhan ekonomi di atas 6 persen diperlukan agar Indonesia bisa menjadi negara maju dan dapat menghindari middle-income trap. Strategi kolaborasi dan stabilitas kepemimpinan Jokowi patut diapresiasi karena stabilitas merupakan kunci bagi pertumbuhan positif,” tuturnya.

Di sisi lain, situasi di lapangan, para pengusaha daerah dalam sektor swasta seringkali bersaing dengan BUMN dalam hal dukungan pendanaan. Anggawira menyoroti peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencakup tidak hanya aspek finansial, tetapi juga lebih kepada Pelayanan Publik (PSO).

“Sebagai entitas yang seharusnya melayani kebutuhan publik, ukuran keberhasilan BUMN seharusnya bukan hanya keuntungan finansial saja, tetapi juga profitabilitas dalam arti yang lebih luas. Untuk mencapai hal ini, perlu adanya rumusan dan strategi bersama, sehingga Indonesia dapat terwujud sebagai entitas yang bersatu, dengan BUMN yang kuat berperan dalam meningkatkan daya saing nasional di pasar global,” tegasnya.

Anggawira juga mengangkat isu suku bunga yang masih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Dia menyatakan bahwa langkah perlahan untuk mengurangi suku bunga perlu diambil ke depan agar roda pembangunan seperti hilirisasi dan industrialisasi dapat berjalan lebih cepat.

“Terkait tingginya suku bunga, kita perlu merumuskan solusi, termasuk formulasi subsidi bunga dan kredit, perlu ada skema perbankan yang mendukung program hilirisasi kita," ujar Anggawira yang juga merupakan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batubara Indonesia (Aspebindo).

Dengan berbagai pandangan yang dihadirkan oleh para narasumber, masyarakat Indonesia akan mendapatkan wawasan lebih dalam tentang peran ekonomi dalam Pilpres 2024 dan bagaimana hal ini dapat membentuk arah pembangunan ekonomi di masa depan.

“Kita belajar dari Pilpres sebelumnya tentang kondusifitas dan harapan adanya keberlanjutan dari berbagai platform pembangunan yang ada. Harapannya ada isu ekonomi yang dirumuskan oleh capres dan cawapres kita nanti secara detail sehingga itu bisa menjadi bahan kami di dunia usaha untuk menggali potensinya,” tutupnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Si Jago Tua yang Dilupakan

Senin, 31 Agustus 2026 | 04:40

UPDATE

Pemerintah Didesak Tetapkan Karhutla Sebagai Bencana Nasional

Rabu, 02 September 2026 | 12:22

Anggaran Kementerian LH 2027 Diusulkan Naik Jadi Rp2,57 Triliun

Rabu, 02 September 2026 | 12:16

Film Animasi Terlaris China All Wishes Come True Resmi Tayang di Bioskop Indonesia

Rabu, 02 September 2026 | 11:56

Mahasiswa Indonesia Antusias Sambut Kedatangan Prabowo di Vladivostok

Rabu, 02 September 2026 | 11:53

Kapolri Minta Seluruh Kapolda Perkuat Pencegahan dan Pengendalian Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 11:49

Siaga 98 Minta RUU Perampasan Aset Fokus pada Perampasan Tanpa Pemidanaan

Rabu, 02 September 2026 | 11:38

Prabowo Tiba di Vladivostok, Penuhi Undangan Putin Hadiri EEF ke-11

Rabu, 02 September 2026 | 11:24

Komdigi Usul Tambahan Rp3,23 Triliun, DPR Ingatkan Ini

Rabu, 02 September 2026 | 11:19

Mending Persoalkan Kasus Judol Ketimbang Ribut Pernyataan Budi Arie

Rabu, 02 September 2026 | 11:17

AHY: Posisi Boleh Berubah, Komitmen Demokrasi Harus Terjaga!

Rabu, 02 September 2026 | 10:58

Selengkapnya