Menko Airlangga Ungkap Strategi Wujudkan "High Income Country"

Indonesia menargetkan predikat “High Income Country” terwujud menjelang tahun 2045.

Untuk mencapainya, ada beberapa target yang harus dikejar, yakni memiliki PDB nominal sebesar 9,8 triliun dolar AS dengan GNI per kapita 30.300 dolar AS, porsi penduduk middle income sebesar 80 persen, kontribusi industri manufaktur pada PDB mencapai 28 persen, dan penyerapan 25,2 persen tenaga kerja.

Demikian disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Rapat Kerja Pelaksana BPK RI Tahun 2023 bersama Ketua BPK RI, Isma Yatun; Ketua KPK RI, Firli Bahuri; hingga Menpan RB, Abdullah Azwar Anas dan jajaran, Senin (28/8).

“Pertumbuhan (ekonomi) per tahun 5 persen tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6 sampai 7 persen," kata Airlangga.

Meski demikian, Airlangga memberi catatan terkait Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tahun 2023 yang dinilai terlalu tinggi, yakni 7,6. Skor tersebut mengartikan bahwa investasi belum terlalu optimal.

Oleh Sebab itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif mencakup pembangunan infrastruktur, baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.

Indonesia, kata Airlangga mempunyai berbagai modal untuk mencapai visi tersebut, yaitu SDM yang mendekati puncak bonus demografi yang hanya akan terjadi sekali dalam sebuah peradaban bangsa.

"Oleh karena itu, kita tidak bisa hanya menunggu ataupun kita pasif. Kita harus aktif agar bonus demografi yang 13 tahun ini bisa kita capai,” ujar Menko Airlangga.

Catatan lain, SDA Indonesia yang sangat besar, di antaranya 125,57 juta hektare kawasan hutan, cadangan sumber daya energi mineral, hingga potensi energi terbarukan mencapai 3,716 GW.

Pemerintah juga menggencarkan pembangunan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif melalui program dan Proyek Strategis Nasional di seluruh wilayah.  

Lebih lanjut, berbagai implementasi konkret strategi kebijakan dilaksanakan pemerintah untuk mendukung transformasi ekonomi, di antaranya kemudahan berusaha dan peningkatan investasi melalui UU Cipta Kerja hingga mendorong ekspor dan menjaga resiliensi sektor eksternal melalui Devisa Hasil Ekspor (DHE).

“Transformasi ini perlu sinergi seluruh pihak, termasuk dari BPK RI dan sebagai auditor eksternal yang independen. Peran BPK sangat penting dalam mendukung visi nasional ke depan," tutup Ketua Umum Partai Golkar ini.