Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Zelensky Janji Berikan Hukuman Berat pada Koruptor Selama Perang

SENIN, 28 AGUSTUS 2023 | 13:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Hukuman berat akan dijatuhkan terhadap para pelaku tindak korupsi yang melancarkan aksinya selama perang Ukraina.

Begitu yang disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam sebuah wawancara di televisi nasional, seperti dikutip dari Al Arabiya pada Senin (28/8).

Zelensky berencana meminta parlemen meningkatkan hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah melakukan korupsi selama perang.


"Saya akan mengajukan proposal pada parlemen agar hukuman koruptor disamakan dengan kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi di masa perang," kata Zelensky.

Tetapi, proposal itu baru bisa diterima oleh parlemen selama rapat minggu depan.

"Minggu depan itu akan sampai. Keputusan ada di tangan parlemen,” tambahnya.

Hukuman yang dimaksud Zelensky bukan hukuman mati, melainkan hukuman penjara yang pasti dijatuhkan pada mereka yang bersalah.

"Tapi ini bukan regu tembak. Ini bukan Stalinisme. Jika terbukti salah, orang tersebut pasti berada di balik jeruji besi,” tegasnya.

Zelensky tengah gencar mengkampanyekan gerakan anti korupsi di tengah perang. karena menurutnya, penurunan angka korupsi adalah kunci kemenangan Ukraina atas Rusia.

"Ini juga akan membentuk kepercayaan mitra, sehingga mereka mau mendukung upaya rekonstruksi Ukraina pasca perang yang kan menelan biaya miliaran dolar," jelasnya.

Menurut indeks yang dikeluarkan organisasi Transparency International, Ukraina berada di peringkat 116 dari 180 negara yang memiliki tingkat korupsi cukup tinggi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya