PP Himmah Minta Ketua KPK Usut Tuntas Dugaan Korupsi di Kementan

Dugaan korupsi di Lingkungan Kementerian Pertanian tahun anggaran (TA) 2019-2023 didorong untuk segera diusut tuntas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disuarakan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP Himmah), dalam aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (25/8).

Koordinator aksi, Saibal Putra mengatakan, kedatangan mereka meminta Ketua KPK RI, Firli Bahuri tidak menunda-nunda penanganan korupsi di lingkungan Kementan dengan menetapkan tersangka.

"Usut tuntas kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan 2019-2023. Ketua KPK jangan lambat, segera tetapkan status hukum yang diduga terlibat terutama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo," ujar Saibal.

Ia menegaskan, KPK penting segera menangkap dan memeriksa yang diduga melibatkan tiga aktor utama yang memiliki peranan kasus dugaan korupsi ini. Di antaranya Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Dan beberapa anak buahnya berinisial ICT dan KRSP," sambung Sekretaris Jenderal PP HIMMAH itu.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), Abdul Razak Nasution juga turun langsung dalam aksi tersebut.

Ia mengatakan, dugaan korupsi yang terjadi di Kementan ini adalah dugaan tindak pidana penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Lingkungan Kementerian Pertanian TA 2019-2023.

"Tangkap dan Periksa Menteri Pertanian SYL, ICT, dan KRSP diduga sebagai aktor utama dalam kasus dugaan korupsi ini. Periksa rekening koran ketiga orang ini," tandasnya.